"Untuk membongkar kebobrokan di negeri ini memang penuh risiko dan perlu kerja keras serta strategi agar tidak kena serangan balik. Dilaporkannya Kadiman ke Polres oleh Demokrat dan Gerindra adalah merupakan serangan balik. Tapi jika Kadiman memang punya bukti-bukti kuat dan saksi, yang bersangkutan tidak perlu khawatir," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane kepada cuplikcom, Minggu (9/8/15).
Neta mengingatkan kepada Panwaslu Indramayu yang seharusnya melindungi pelapor agar tidak menjadi korban serangan balik, yakni dengan cara pengaduan Kadiman diusut secara rahasia dan tidak dibuka ke publik.
"Sebab yang namanya money politics atau politik uang mahar, biasanya selalu bersifat sangat rahasia, tertutup dan dilakukan secara terbatas. Sehingga tidak mudah untuk mengusutnya," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya mendukung penuh langkah Kadiman dan berharap agar Kadiman dapat membuktikan atas kasus tersebut, dan tidak perlu takut.
"Dalam kasus uang mahar itu, dia tidak perlu takut. Justru dengan adanya laporan ke polisi, kasus ini diharapkan bisa lebih terbuka lagi dan bisa diproses secara hukum dengan transparan," tegasnya.
Ia menambahkan, kasus mahar politik hendaknya langsung dipantau oleh Kepolisian untuk diusut tuntas. Pasalnya tugas polisi bukan hanya sekedar mengawal keamanan, tapi juga memastikan agar tidak ada praktik kotor dalam ajang untuk mencetak pemimpin yang bersih.
"Sehingga harapan masyarakat bahwa Pilkada serentak akan mendapatkan pemimpin yang ideal bisa tercapai. Sebab tugas Polri di Pilkada serentak tidak sekadar menjaga keamanan, lebih dari itu Polri harus mampu membongkar dan memproses segala pelanggaran hukum di balik Pilkada serentak, termasuk politik uang dengan praktek uang mahar," tandasnya.