Hal itu diungkapkan dalam Seminar anggota MPR dengan tema "Penataan Sistem Perekonomian Nasional Berbasis Demokrasi Pancasila" dengan narasumber, Ono Surono ST (anggota DPR RI) dan Prof Dr Aris Munandar (Guru besar Universitas Indonesia), sebagai moderator oleh Hadi Santosa Farhan (direktur Amik), di aula kampus AMIK Purnama Niaga, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (25/10/15).
"Seperti kita ketahui dalam ketentuan undang-undang, penerima bansos dan hibah harus lembaga atau ormas yang berbadan hukum, sementara di Indonesia terdapat 72 ribu Gapoktan atau sekitar 200 ribu Poktan, jika dapat diberdayakan akan dapat mendongkrak perekonomian rakyat," ungkap Ono Surono.
Seminar dihadiri oleh ratusan perwakilan tokoh masyarakat Indramayu, para mahasiswa, tokoh pemuda, perwakilan Ormas, LSM, dan beberapa elemen lainnya.
Dipaparkan, kondisi budaya korupsi dan Pungli hingga kini masih menjadi biang keladi masalah di Indonesia, apalagi hal itu sudah masuk ke semua lini birokrasi, sehingga menyebabkan kinerja pemerintah Jokowi saat ini masih dinilai belum memuaskan, pemerintah Jokowi dituntut untuk terus bekerja tanpa henti.
Ono Surono mengungkapkan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini butuh torobosan dan langkah konkrit dari seluruh elemen masyarakat, oleh karenanya melalui seminar ini dapat menghasilkan ide konkrit dari masyarakat untuk disampaikan ke Senayan. Apalagi masih kuatnya asing menguasai ekonomi di Indonesia.
"Soal Freeport misalnya, Di pusat, Pemerintah sedang mempersiapkan beberapa opsi yang ditawarkan kepada pihak Freeport, salah satunya agar kedaulatan ekonomi rakyat dapat diwujudkan melalui kontrak baru yang seharusnya dua tahun sebelumnya sudah ditandatangni," ungkap anggota Komisi IV DPR dari Dapil Indramayu-Cirebon ini.
Ia berjanji, dari hasil seminar ini akan disampaikan kepada Fraksi DPR dan MPR untuk ditindaklanjuti akan pentingnya aspirasi dan keinginan besar masyarakat Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan perekonomian rakyat yang bertumpu pada demokrasi Pancasila.
Sementara, Prof Dr Aris Munandar mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini lebih disebabkan munculnya budaya dan tradisi masyarakat yang sudah tergusur, bahkan terdapat gejala dan penyakit psikologis yang sudah menyatu ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, maka ia optimis jika konsep pancasila dapat menumbuhkan kembali perekonomian Indonesia yang saat ini sedang menjadi pembahasan di tingkat nasional pada era kepemimpinan Jokowi.
"Konsep Pancasila jangan sampai hilang, melalui budaya gotong royong dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah ekonomi bangsa ini," tandasnya.