Jum'at, 31 Januari 2025
Perihal itu terungkap saat kunjungan anggota Komisi satu fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto ST yang digelar di Desa Kaplongan Kecamatan Karangampel, Desa sliyeg kecamatan Sliyeg, Desa kertamulya kecamatan bongas, dan Desa Tanjungkerta kecamatan kroya kabupaten Indramayu, Kamis (3/12/15).
Dalam kesempatan Itu, Warga Mengeluhkan masih banyaknya Pungutan terkait pelayanan terhadap masyarakat diantaranya adalah pembuatan KTP, KK, AKTA kelahiran serta Pendidikan dan kesehatan di kabupaten Indramayu yang sampai saat ini masih ditarik bayaran.
"saat ini pelayanan untuk masyarakat serba bayar, katanya pemerintah mengratiskan tapi fakta di lapangan bebeda, bahkan kami masyarakat harus merogoh kantong dalam dalam untuk mendapatkan pelayanan tersebut," ungkap Dirja warga desa Kaplongan kecamatan Karangampel
Dia mengatakan, untuk mendapatkan pelayanan masyarakat seperti misalnya, KK, Akta Kelahiran masyarakat harus membayar 300 ribu sampai 800 ribu rupiah agar mendapatkan pelayanan tersebut. Bahkan, lanjut Dirja, tidak hanya hanya mahal prosesnya juga sangat lama.
"Untuk pembuatan KTP saja, waktunya tidak satu minggu atau Dua minggu, bahkan berbulan bulan masyarakat baru mendapat KTP," ungkapnya.
Dia menambahakan, pihaknya pun meminta agar dalam hal ini, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapat menampung aspirasi dari masyarakat Indramayu, karena terus terang hal demikian sangat meresahkan dan membebani warga terlebih bagi masyarakat yang tidak mampu.
Senada juga diungkapkan, Arbun (34) warga Desa Tanjung Kerta Kecamatan kroya kabupaten Indramayu, pihaknya mengeluhakan biaya pendidikan dan kesehatan di kabupaten Indramayu yang masih ditarik bayaran meskipun mempunyai kartu Pintar dan kartu sehat.
"katanya gratis kalau ada kartu pintar dan kartu sehat, tapi kami tetap saja di tariki bayaran," ungkapnya
Sementara itu, Anggota Komisi satu fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto ST mengatakan, terkait adanya keluhan dari masyarakat ini, pihaknya akan segera tindaklanjuti di DPRD Provinsi Jawa Barat dan akan segera di bahas agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat sehingga berdampak buruk terhadap program pemerintah pusat.
"Dalam waktu dekat ini, saya akan bicarakan masalahan ini dengan teman teman anggota DPRD provinsi untuk segera di rapatkan agar permasalahan ini bisa di minimalisir," pungakasnya.
