Jum'at, 10 Januari 2025
"Kita mengecam pernyataan Supendi dalam Debat tersebut. Seharusnya sebagai calon pemimpin, ia bicara dengan berbasis data,"ujarnya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (6/11/2015).menanggapi pernyataan Supendi dalam Debat Calon bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Rabu (02/11/2015).
Mantan Sekretaris Militer Peresiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri ini menegaskan bahwa Supendi sudah kelewatan menghina Presiden Jokowi. Dirinya mengaku heran dengan pernyataan provokatif pasangan Anna Sophana tersebut.
"Supendi sudah kelewatan, menghina presiden. Akan saya urus kasus ini hingga tuntas," tegasnya.
Dijelaskan Wakil Ketua Komisi I DPR ini, apa yang dilakukan Supendi sudah masuk kategori ujaran kebencian dan penghinaan.
"Lebih terkejut lagi dalam status PNS non aktif sekarang ini Supendi sudah menghina presiden RI dan ini dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian," jelasnya.
Pria yang akrab disapa Kang TBH ini pun mengatakan pernyataan Supendi akan dilanjutkan pihaknya ke ranah hukum dan pelanggaran kode etik PNS.
"Saya sedang menunjuk team ahli hukum untuk melaporkannya dalam 2 hal , ke Polda dalam hal pidananya dan ke menteri PAN dan mendagri dalam hal kode etik PNS nya,"tegasnya.
Seperti diketahui, Pernyataan calon wakil bupati nomor urut 1, Supendi, dalam debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu putaran kedua yang digelar KPU Kabupaten Indramayu pada 2 Desember 2015 lalui, mengundang reaksi keras banyak pihak.
Banyak pihak menilai Supendi sangat tidak paham bagaimana sistem alokasi anggaran desa, sehingga Supendi dianggap telah kebakaran jenggot setelah para kepala desa tahu bahwa dana desa bersumber dari APBN, pasalnya selama ini diduga Pemda Indramayu telah menggunakan anggaran desa untuk kepentingan politik.
Tak hanya itu, perkataan Supendi sangat tidak mencerminkan sosok pejabat pemerintah daerah, ia dinilai telah membohongi publik dengan mengklaim anggaran APBN dianggap milik daerah, padahal daerah Indramayu hanya menyumbang PAD-nya sebesar 10 persen dari APBD 3,1 triliun yang dianggarkan, selebihnya dari APBN. (baca: Lakukan Kebohongan Publik, Banggar DPR RI Minta Supendi Diberi Sanksi)
