Kamis, 27 Februari 2025
"Jika ada oknum yang mengaku bisa melancarkan proposal dengan persyaratan potongan bantuan, segera laporkan. Itu bukan perilaku Pancasilais," ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, di desa Orimalang kecamatan Jamblang Cirebon Jawa Barat, Sabtu (27/02/16).
Ono menjelaskan, terjadinya pungli atau pungutan terhadap bantuan pemerintan dengan dalih untuk melancarkan atau menjanjikan untuk dicairkan, menurutnya adalah mengada-ada, karena setiap bantuan pemerintah harus melalui proses yang ketat diseleksi ditelliti dan diverifikasi dengan benar.
"Ini perlu sosialisasi dengan benar soal mekanisme bantuan pemerintah, agar tidak ada lagi para oknum yang memanfaatkan," kata pria yang disebut-sebut sebagai tokoh nelayan nasional ini.
Ono Juga menambahkan, pada 2016 pemerintah sudah berupaya dengan untuk fokus dan mengangkat nasib para petani dengan menganggarkan Rp75 triliun.
"Sejumlah bantuan akan diberikan baik melalui Gapoktan maupun berdasarkan pengajuan kepada Kementrian Pertanian. Angka itu harusnya bisa menyejahterakan petani," jelas kader PDI Perjuangan dari Indramayu ini.
Sementara, Anggota DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, petani menduduki persentase tertinggi dalam kategori miskin di Indonesia, tercatat ada 65 persen rakyat miskin dari kalangan petani, 25 persennya adalah nelayan dan sisanya adalah buruh.
"Ini sangat memperihatinkan, padahal negara kita adalah negara agraris," terang Bambang.
Ia juga memaparkan, banyaknya rakyat miskin dari kalangan petani karena mayoritas menjadi buruh tani yang tidak memiliki lahan. Oleh karenanya, ia meminta adanya alih fungsi lahan.
"Pemerintah daerah harus membuat aturan yang ketat dan melihat kebutuhan alih fungsi lahan. Sehingga ketahanan pangan tidak terganggu," tandasnya.
