Rabu Lusa, Kuwu Se Jabar Akan Demo Gedung Sate

Cuplik.Com - Indramayu, Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu (AKSI) dan para kepala desa se Provinsi Jawa Barat akan melakukan aksi demo di Gedung Sate Bandung. Aksi demo sesuai rencana akan dilakukan  pada Rabu 30 Maret 2016 mendatang menyusul    ditundanya pencairan Bantuan Gubernur (Bangub) Jabar sebesar Rp.100 juta/desa untuk pembangunan insfrastruktur desa.

Untuk memuluskan aksi demo itu, sesuai rencana para kuwu se Kabupaten Indramayu ditambah ribuan perangkat desa akan  menggunakan 16 armada bus dan ratusan mini bus untuk berangkat ke Bandung. Dalam aksinya nanti mereka (kuwu/kades dan perangkat desa se Prov Jabar) menutut agar pencairan bangub lebih dikenal dengan sebutan banprov tidak ditunda.

Sekretaris Umum AKSI Wartono, M.Pd mengatakan aksi demo terpaksa dilakukan karena pihaknya merasa dihianati oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Pasalnya Gubernur Jabar A. Heryawan secara sepihak melakukan penundaan bangub. Ironisnya, penunndaan itu disinyalir tidak diketahui oleh DPRD setempat, karena ketika pihaknya menyakan hal itu, DPRD mengaku tidak tahu menahu persoalan penundaan bangub. Alasan lainnya, kalau anggaran provinsi tersedot untuk pos lain salahsatunya karena Jabar akan menjadi tuan rumah pelaksanaan pekan olahraga nasional (PON) ke-16 tahun 2016, rasanya tidak mungkin, karena PON sudah direncakan sejak tahun 2010 lalu. “Kami mendesak agar bangub tidak ditunda. Alasan penundaan karena PON tidak masuk akal, pasalnya PON sudah direncakan sejak tahun 2010 lalu,” tandas dia.        

Jika bangub ditunda kata Wartono semestinya dilakukan pada kisaran Oktober-Nopember 2015 kemarin sebelum dimasukan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat desa tahun 2016. Jika dilakukan pada bulan Maret ini sudah terlambat karena bangub sudah masuk dalam perencanaan pembangunan baik melalui  Musrenbang tingkat desa, kecamatan bahkan sudah diusulkan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Indramayu.

 “Jika bangub ditunda kami khawatir akan ada prasangka buruk dari masyarakat, karena  mereka (masyarakat) curiga ko perencanaan pembangunan desa yang sudah direncakan secara matang baik melalui  musrenbang desa, kecamatan hingga kabupaten tetapi pada pelaksanaannya tidak dikerjakan,” kata dia ketika dihubungi via selulernya, Minggu (27/3).

Dikatakan, nominal bangub sebesar Rp115 juta/desa, dengan perincian Rp100 juta untuk insfrastruktur dan yang Rp.15 juta untuk kinerja. Untuk kinerja tidak ada penundaan. “Banprov sudah masuk dalam RPJMD dan sudah dibahas musrenbang, banprov jika ditunda akan menjadi bumerang bagi pemerintah desa,” tegas Kuwu Desa Majasari Kecamatan Sliyeg ini.