Hal itu terungkap dalam agenda rutin reses anggota DPR RI, Ono Surono ST di desa Juntikebon kecamatan Juntinyuat Indramayu Jawa Barat, Kamis (31/03/16).
Salah satu ketua kelompok tani Sri Madu II dari desa Juntikedokan, H Nuryaman mengadu kepada Ono Surono selaku anggota komisi IV DPR RI terkait program BLP dan BLBU yang menurutnya tidak jelas realisasinya.
"Bantuan bibit dan pupuk gratis itu sebenarnya bagaimana realisasinya, kenapa tidak pernah nyampe ke petani," keluhnya.
Ia mempertanyakan terkait kejelasan bagaimana mekanisme dan teknis serta siapa yang berhak mendapatkan bantuan program pupuk dan bibit gratis tersebut.
Sementara, Anggota DPR komisi IV, Ono Surono ST menjelaskan, program bantuan pupuk dan benih gratis memang ada setiap tahunnya, untuk bantuan pupuk terdiri dari dua bentuk, yakni bantuan berupa subsidi harga pupuk dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) atau pupuk gratis.
Ono memaparkan, secara nasional untuk pupuk subsidi, pemerintah mengalokasikan 9 juta ton atau senilai Rp36 triliun untuk seluruh Indonesia dari 15 juta ton kebutuhan pupuk seluruh Indonesia menurut catatan yang telah didata melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
"Bantuan bibit dan pupuk gratis ini terbatas. Mengajukannya lewat dinas, tapi ini tidak ada intervensi dari aspirasi dewan, yang menyiapkan siapa-siapa yang dapat bantuan itu adalah dinas. Biasanya melalui UPTD dan pemerintah desa setempat," jelasnya.
Meski begitu ia akan menyampaikan keluhan tersebut ke Dirjen Tanaman Pangan di Kementerian Pertanian RI.
Terkait bagaimana cara memperoleh bantuan tersebut, Ono juga menyampaikan agar para kelompok tani membuat pengajuan ke dinas pertanian.
"Tetap prosedurnya ditempuh, mengajukan melalui proposal ke dinas," pungkasnya.