Bupati Berharap Sosialisasi Pencegahan Korupsi Kuatkan Birokrasi

Cuplik.Com - Boyolali, Bupati Boyolali Seno Samodro berharap sosialisasi gratifikasi dan pencegahan korupsi kepada eksekutif dan legislatif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menguatkan lini birokrasi di pemerintah kabupaten setempat.

"Saya berharap dengan sosialisasi gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat menguatkan lini birokrasi, sehingga perolehan gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemkab Boyolali dapat dipertahakan," kata Seno Samodro di sela acara sosialisasi gratifikasi dan pencegahan di Gedung DPRD Boyolali, Rabu.

Kegiatan yang menghadirkan nara sumber Sugiyarto selaku Group Head Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pengendalian tersebut, KPK menyampaikan tentang tindak korupsi, gratifikasi, dan pencegahannya.

Seno Samodro mengatakan kegiatan tersebut sangat penting untuk generasi muda birokrasi yang akan datang, sehingga mereka dapat memahami dengan jelas tindak korupsi.

Oleh karena itu, kata Semo, birokrasi akan melakukan langkah-langkah preventif sesuai yang disosialisasikan untuk pencegahan oleh KPK.

"Sosialisasi cara pencegahan korupsi ini sangat penting dan digelar yang pertama di Boyolali untuk eksekutif dan legislatif," kata Seno.

Bupati juga berharap KPK mengawal tahap demi tahap proses pembuatan keputusan anggaran. "Hal ini, yang harus dipahami seluruh birokrasi termasuk politisi anggota di DPRD," katanya.

Selain itu, Pemkab Boyolali sudah mengkaji dan mempersiapkan kamera CCTV, sehingga tidak ada lagi kesepakatan elegal di ruang terbatas oleh segelintir manusia yang mengarah ke tindak korupsi.

"Saya berharap setelah ada pencerahan seluruh unsur tata negara sudah mulai mengerti, dan mari kita bernegara dengan sehat dan baik," kata Seno.

Bupati mengatakan APBD Boyolali 2017 akan naik sekitar Rp200 miliar sehingga totalnya menjadi Rp3,4 triliun. Salah satunya dianggarkan untuk pembangunan jalan senilai Rp200 hingga Rp300 miliar, sedangkan tahun 2016 hanya Rp138 miliar.

Menurut Ketua DPRD Boyolali S. Paryanto kegiatan sosialisasi pencegahan dari KPK untuk legislatif dan eksekutif dengan tujuan terkait pencegahan tindak korupsi dan gratifikasi.

"Apalagi kita berhubungan dengan APBD, sehingga dapat memberikan pemahamahan untuk dimengerti baik dari eksekutif maupun legislatif," katanya.

Namun, kata Paryanto apa yang disampaikan dalam sosialisasi oleh KPK tersebut harus dikembalikan kepada diri masing-masing, paling tidak mereka semua sudah memahami yang masuk klasifikasi korupsi.(ant)