Jum'at, 29 November 2024
Hal tersebut tentunya akan menghambat produksi pangan di Kabupaten Indramayu. Terlebih sebagian besar lahan pertanian di Indramayu merupakan sawah tadah hujan.
Dikatakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono ST dalam agenda Reses di desa Jatisawit Lor kecamatan Jatibarang kabupaten Indramayu Jawa Barat, Selasa (3/5/16).
Ia mengatakan bahwa untuk menjadikan Indramayu sebagai daerah lumbung padi nasional, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan infrastruktur pertanian. Terlebih saat ini kebanyakan diantarannya belum pernah dilakukan perbaikan dalan kurung waktu lebih kurang 40 tahun.
"Tidak kurang 120 hektar lebih luas lahan pertanian yang dimiliki Indramayu, namun salah satu kendala yang dihadapi dalam menuju kedaulatan pangan adalah masalah infrastruktur pertanian yang masih buruk," terang Ono Surono.
Diterangkan Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, jika keadaan seperti demikian tidak segera diantisipasi, maka sepertinya keberadaan waduk Jatigede yang akan segera dioperasikan, tidak akan berpengaruh besar terhadap Indramayu dalam hal peningkatan produksi padi.
Artinya, lanjut Ono, infrastruktur pertanian serta jalur irigasi, baik sekunder maupun tersier, belum siap secara penuh untuk dilalui aliran air dari waduk Jatigede.
"Harus ada sinergitas dan koordinasi dari semua pihak yang berwenang termasuk BBWS dan pemerintah daerah, agar bagaimana infrastruktur pertanian dan irigasi segera dilakukan perbaikan, bila perlu melakukan penambahan jalur irigasi," ucapnya.
Diungkapkan, tidak kurang dari 70 triliun rupiah anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan produktifitas pertanian di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari program kedaulatan pangan yang digagas pemerintahan presiden Joko Widodo.
"Dari mulai petani, pemerintah daerah dan kepolisian serta TNI, harus bersama-sama mengawasi pelaksanaan program pertanian. Karena selama ini banyak terjadi penyelewengan bantuan pertanian oleh oknum tertentu," ucapnya.
Lebih jauh dikatakan, petani sudah harus memahami rangkaian sistem pertanian dari mulai produksi sampai distribusi. Pasalnya sampai dengan saat ini, rangkaian distribusi sampai ke tingkat konsumsi pangan, masih didominasi oleh bandar besar (tengkulak). Oleh karena itu, harga padi di tataran petani masih tidak stabil.
Ditambahkan, 0,3 hektar rata-rata kepemilikan lahan petani di Indramayu, menjadi salah satu faktor yang menjadikan profesi petani tidak mempunyai daya tawar yang tinggi. Sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi petani untuk mencapai kesejahteraan.
"Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat dalam meningkatkan peningkatan produksi padi, dengan besarnya anggaran yang dikucurkan untuk pertanian dan seluruh program yang ada," terangnya.
Untuk itu, dalam mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan, maka seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama mengawasi serta mengimplementasikan program-program pertanian bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
