Cuplik.Com - Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional untuk memberikan penghargaan atas hari kelahiran Pancasila yang hingga saat ini menjadi dasar negara Republik Indonesia.
Keputusan Presiden yang disampaikan dalam pidato peringatan hari Kelahiran Pancasila di Bandung tersebut mendapat sambutan dari berbagai pihak yang menilai sudah saatnya negara dan bangsa Indonesia lebih menghargai ideologi negara tersebut.
Kepala negara mengatakan dengan menganut dasar negara Pancasila, keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia tidak menjadi halangan bagi Tanah Air untuk membangun demokrasi.
Presiden mengatakan keyakinannya dengan Pancasila, maka negara optimis menyongsong masa depan untuk kemajuan pembangunan dan memenangkan kompetisi di tengah persaingan global.
Dia menambahkan syarat bagi bangsa untuk mencapai kemajuan adalah dengan melaksanakan gotong royong, memahami dan mengamalkan falsafah Pancasila serta menjaga dasar negara tersebut.
Keputusan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila berangkat dari peristiwa pidato Soekarno pada rapat BPUPKI 1945 yang salah satunya membahas dasar negara Indonesia setelah merdeka. Dalam pidatonya yang terkenal itu, Soekarno memberikan konsep tentang lima hal yang kemudian dikenal sebagai lima sila dalam Pancasila.
Dalam perjalanannya, setelah Indonesia merdeka, Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi negara. Memasuki pemerintahan orde baru, Pancasila kemudian menjadi satu-satunya asas kemudian pemerintah mendorong adanya pelatihan ideologi yang disebut dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
P4 semula diharapkan dapat memberikan pemahaman yang merata dan mendalam kepada semua lapisan masyarakat Indonesia tentang Pancasila, namun kemudian malah menjadi bumerang bagi ideologi itu sendiri. Ketika Presiden Soeharto lengser setelah adanya tuntutan mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, P4 kemudian dianggap identik dengan praktik indoktrinasi orde baru.
Pascareformasi, pemahaman tentang Pancasila yang sebetulnya tidak semua salah dalam P4 seakan menjadi hal yang lekat dengan orde baru dan perlahan kemudian diabaikan.
Setelah adanya kegelisahan mengenai keberadaan dan makna Pancasila bagi bangsa Indonesia, dalam 10 tahun terakhir mulai dikembalikan lagi pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pilar-pilar kebangsaan lainnya.
Pancasila dan kehidupan Ketika pemerintah dan lembaga negara mulai mendorong kembali pemahaman Pancasila serta pilar kehidupan bernegara lainnya kepada masyarakat, peringatan hari kelahiran Pancasila, 1 Juni, kembali dilakukan.
Tapi bagi sejumlah kalangan, Pancasila baru sekadar peringatan atau ideologi yang dipahami secara literatur saja. Ketika masih banyak permasalahan yang dihadapi bangsa terjadi, maka Pancasila pun baru sekadar jargon atau romantika masa lalu.
Tak sulit mengukur bagaimana masyarakat memahami dan menjalankan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.
Belum lama ini Kepolisian RI khususnya Polda Metro Jaya melangsungkan operasi penegakan hukum terkait aturan lalu lintas.
Dalam operasi yang hanya berlangsung sepekan pada 16-22 Mei, polisi menindak 51.486 pengendara selama tujuh hari Operasi Patuh Jaya sejak 16-22 Mei 2016.
Petugas juga menyita barang bukti 18.486 surat izin mengemudi (SIM), 32.809 surat tanda nomor kendaraan (STNK), 212 unit sepeda motor dan lima unit kendaraan roda empat.
Pengendara sepeda motor yang dominan melanggar mencapai 37.417 kasus, mobil pribadi (4.207 kasus), mikrolet (3.786 kasus), taksi (2.641 kasus), kendaraan barang (1.638 kasus), bus (982 kasus) dan metromini (815 kasus).
Sementara jenis pelanggaran mayoritas yakni 33.846 kasus masuk jalur TransJakarta, naik/turun penumpang sembarang tempat, melawan arus dan menginjak marka jalan atau garis berhenti, 3.823 kasus tidak menggunakan helm, 5.960 kasus tidak lengkap surat dokumen, 2.162 kasus lampu motor, 773 kasus tidak menggunakan sabuk pengaman, 329 kasus pengemudi gunakan telepon selular dan 943 kasus kelebihan muatan.
Belum lagi masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dalam sebulan terakhir menghiasi semua media massa di Jakarta bahkan di daerah-daerah.
Kejadian kekerasan seksual diberitakan sedemikian masif dengan perilaku kekerasan yang luar biasa dan pelaku baik yang dibawah umur maupun dewasa.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak meningkat setiap tahun.
Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang sifnifikan, tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012 meningkat 3.512 kasus, 2013 bertambah menjadi 4.311 kasus, 2014 melonjak 5.066 kasus.
Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan tempat terjadinya kekerasan pada anak di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat.
Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87,6 persen di lingkungan sekolah dan 17,9 persen di lingkungan masyarakat.
Menurut Wakil Ketua KPAI Maria Advianti kepada media belum lama ini, 78,3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan dia menirunya.
Di beberapa daerah juga terjadi kasus-kasus intoleransi ketika suatu kelompok membubarkan kegiatan kelompok lainnya dengan berbagai alasan. Belum lagi kasus korupsi, kejahatan terhadap lingkungan dan juga pengabaian hak-hak warga negara di sejumlah sektor seperti rumitnya pengurusan kartu tanda penduduk, akte kelahiran hingga pungutan tak resmi.
Berbenah Mengembalikan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia, meski tidak mudah namun bukan hal yang mustahil dilakukan sepanjang semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mau bersama-sama melakukannya.
Bagi pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan, musuh terbesar Pancasila saat ini bukanlah ancaman paham komunisme, liberalisme atau paham-paham lainnya. Ancaman terbesar Pancasila saat ini adalah bagaimana menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketika semua komponen aparat negara dan pemimpin bangsa mampu menjalankan pemerintahan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik, menegakkan aturan secara adil dan tegas, memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan transparan dalam menjalankan keuangan negara, itu pun sudah menjadi salah satu cara menjalankan Pancasila dengan baik.
Bagi masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila tidak sekadar hafal lima sila dalam ideologi negara saja, namun lebih dari itu secara sadar patuh terhadap peraturan, mampu menjalankan etika sosial seperti tertib berlalu lintas, sabar mengantre saat hendak memasuki kereta commuterline atau terbiasa hidup bersih serta menghormati anggota masyarakat lainnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang Pancasilais.
Mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebetulnya bukan hal yang sulit. Para orang tua kita sebenarnya sudah mengajarkan melalui nilai-nilai etika berbasis budaya yang diajarkan secara turun temurun, namun sering kali kita gagal mentransfer nilai itu ke generasi berikutnya karena mengabaikan makna dibalik kebiasaan baik yang diajarkan orang tua kita.
Ketika era persaingan antar-negara tidak lagi sekadar persaingan ekonomi dan teknologi namun sudah sampai pada persaingan kualitas sumber daya manusia, seharusnya nila-nilai Pancasila bisa menjadi modal dasar yang dimiliki bangsa Indonesia, tinggal apakah kita mampu menggunakannya atau hanya sekadar celotehan yang diulang-ulang setiap 1 Juni.(an)
