Tjahjo: Fatwa MA Sudah Saya Terima

Cuplik.Com - Jakarta – Gonjang ganjing terkait pengaktifan kembali Gubernur DKI Ahok, Mendagri Tjahjo Kumolo telah mendapat fatwa atau pendapat hukum dari Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sayangnya, Tjahjo enggan mengungkap isi fatwa MA tersebut.

Beliau mengatakan, “Ya surat (fatwa) itu kan rahasia. Enggak bisa saya umumkan. Sudah saya terima,” kata Tjahjo di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (20/2). Seperti yang dirilis Beritasatu.com.

Disisi lain, dia enggan mencampuri upaya beberapa fraksi di DPR menggalang hak angket untuk menanyakan status Ahok yang masih aktif. “Itu rumah tangga DPR, kami pemerintah tidak berhak berkomentar. Silahkan tanya ke DPR,” tegas Tjahjo.

Seperti diketahui, sejumlah pihak memang mendesak agar Ahok diberhentikan sementara. Sebab, Ahok tengah berstatus terdakwa kasus dugaan penistaan agama. Mendagri beralasan menunggu sidang tuntutan.

Mengingat pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa di antaranya karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.

Dilain sisi dakwaan terhadap Ahok bersifat alternatif yakni Pasal 156 dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 156 KUHP, Ahok terancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pada Pasal 156a Ahok terancam pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Ketidakpastian ini juga yang akhirnya membuat Mendagri bersurat ke MA. Sebelumnya, Ketua MA Hatta Ali mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sejatinya dapat menyelesaikan sendiri status Ahok. “Seyogianya, di Kemdagri kan ada bagian hukum juga, silakan dibahas. Sebaiknya Kemdagri sendiri yang menentukan sikap,” kata Hatta di Gedung MA, Selasa (14/2).

Hatta menambahkan, pihaknya tidak akan mengeluarkan fatwa yang bersifat hitam atau putih. Sebab, kasus Ahok sedang berlangsung di pengadilan.