Pemerintah Masih Cari Jalan Tengah Soal Freeport

Cuplik.Com - Jakarta - Freeport masih menjadi polemik dinegeri ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kesanggupan pemerintah dan perusahaan domestik untuk mengelola aset PT Freeport Indonesia (PTFI), tambang Grasberg.

Menko Maritim menegaskan, tambang Grasberg bukanlah tambang baru (greenfield) melainkan tambang yang sudah dikelola lama (brownfield)."Ah, sangat sanggup lah. (Grasberg) itu kan bukan greenfield. Sangat sanggup," tutur Luhut saat ditemui di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (24/2). Seperti yang dirilis CNN Indonesia

Lanjutnya, terkait pengelolaan, pemerintah bakal mengerahkan sumber daya perusahaan pelat merah. Salah satunya, PT Indonesia Asahan Aluminium Persero (INALUM).

Saat ini, pemerintah dan Freeport masih mencari jalan tengah soal status Kontrak Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.

Induk usaha PTFI, Freeport McMoran Cooper & Gold Inc. bersikukuh hukum dan fiskal yang telah berlaku dalam KK menjadi ketentuan berdasarkan status IUPK karena berdasarkan UU Minerba, KK tetap sah berlaku selama jangka waktunya.

Pemerintah memberikan masa waktu untuk PTFI memikirkan berbagai opsi yang ditawarkan pemerintah selama enam bulan sejak izin ekspor diberikan, yakni sejak Jumat lalu (17/2), sembari menyesuaikan aturan dengan Undang-undang yang ada.

Namun, PTFI tetap bersikeras mempersingkat masa berpikir ulang terhadap seluruh aturan pemerintah dan memberi waktu kepada pemerintah untuk mempertimbangkan keberatan PTFI selama 120 hari saja sejak Jumat lalu juga. Jika tidak selesai, Freeport akan membawa permasalahan ini ke level arbitrase internasional.

Sebagai informasi, produksi tambang Grasberg yang dikelola Freeport Indonesia mencapai 482,16 ribu metrik ton yang dikutip dari keterbukaan Freeport-McMoran Inc. Angka ini mengambil 2,48 persen produksi tembaga dunia tahun lalu.

Jika digabung dengan jumlah produksi tembaga Amerika Serikat, maka produksi PTFI yang dikeruk dari tanah Papua menyumbang 34,19 persen dari total produksi negara Donald Trump.