Jimly: Sidang DKPP Bukan Alat Penekan

Cuplik.Com - Jakarta - Persoalan Pilkada serentak kemarin melahirkan banyak pekerjaan Rumah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerima 37 aduan pelanggaran etik pasca pemungutan suara serentak 15 Februari. Mayoritas dugaan adanya keberpihakan penyelengaran pemilu terhadap salah satu peserta.

Namun dari 37 aduan itu, hanya ada sembilan kasus yang dinilai layak untuk ditindaklanjuti.

"Kami juga harus berhati-hati agar sidang di DKPP tidak digunakan untuk menekan. Karena keputusan ini (Pilkada 2017) belum final diputuskan oleh KPU," kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (23/2). Seperti yang dirilis CNN Indonesia.

Apapun hasil keputusan DKPP nantinya, kata Jimly, tidak akan mempengaruhi hasil pilkada. Karena itu mereka yang mengadu ke DKPP diharapkan lebih berfokus pada laporan di Mahkamah Konstitusi ketimbang di DKPP.

Dalam kesempatan ini, mantan Ketua MK itu juga mengimbau agar pelaksana dan pengawas Pilkada DKI Jakarta mengacuhkan peraturan administrasi ihwal daftar pemilih. KPU dan Bawaslu DKI juga diminta menjaga independensi selama perhelatan Pilkada DKI.

Imbauan dikeluarkan setelah Jimly melihat banyaknya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan penyelenggara maupun pengawas Pilkada di ibu kota.

"Intinya independensi dan netralitas, tapi jangan hanya itu, administrasi juga tidak boleh diabaikan. Kalau administrasi menyebabkan hak konstitusional rakyat hilang atau pasangan calon hilang kan jadi hal serius. Sebagai pejabat penyelenggara harus bisa dijaga netralitasnya, itu serius sekali," ujarnya.

Secara keseluruhan, sejak September 2016, DKPP telah menerima 111 aduan masalah etik penyelenggara selama Pilkada. Ada 74 laporan yang diterima sebelum pemungutan suara berlangsung. Sedangkan 37 aduan masuk ke DKPP pascahari pemilihan.