Hasto: Partai Tidak Segan Pecat Kader Yang Terlibat Korupsi e-KTP

Cuplik.Com - Jakarta - Mensikapi polemik kasus e-KTP yang mencuat akhir-akhir ini, Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan partai tidak akan segan memecat kader yang terlibat kasus korupsi proyek e-KTP.

Dia mengatakan PDI Perjuangan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp2 triliun ini. Seperti yang dirilis CNN Indonesia.

"Kami tidak berandai-andai tapi pengalaman selama ini bagi mereka yang terlibat termasuk yang kena OTT (operasi tangkap tangan) KPK, kami langsung memberikan sanksi sangat tegas yaitu pemecatan," tegas Hasto di kediaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta, Rabu (8/3).

Dugaan keterlibatan sejumlah politikus PDIP muncul setelah beredarnya berkas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (1/3) lalu.

Dalam berkas itu terdapat nama kader PDIP seperti Arif Wibowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dia menyatakan PDI Perjuangan mendukung langkah KPK mengusut kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp2 triliun ini. Namun dia menyanggah keterlibatan kader PDI Perjuangan dalam kasus ini.

"Sudah diklarifikasi bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Biarlah pengadilan yg membuktikan hal tersebut," katanya.

Sebaliknya, Hasto menduga ada motif tertentu di balik munculnya nama kader PDI Perjuangan yang diduga terlibat kasus e-KTP.  "Begitu banyak nama yg beredar di sosmed. Ada yang punya motif politik terkait pilkada, dan persaingan antar partai," pungkasnya.

Disisi lain, Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan terdapat banyak nama besar yang terlibat dalam perkara e-KTP. Nama-nama itu menurutnya akan dibacakan dalam sidang pembacaan dakwaan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jumat (9/3) besok.

"Kalau Anda mendengarkan tuntutan yang dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya akan disebut di sana," kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (3/3).

KPK sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu bekas Dirjen Dukcapil, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, Sugiharto