KPK Diserang Fahri Terkait Kasus e-KTP.

Cuplik.Com - Jakarta - Memanasnya kasus e-KTP melahirkan banyak sikap dan pandangan, tanpa kecuali sikap dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang menyebut jabatan Agus Rahardjo sebelum menjadi Ketua KPK berpotensi menimbulkan konflik kepentingan terkait penanganan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Fahri menegaskan, bahwa Posisi Agus yang pernah menjadi Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) yang disinggung Fahri. Menurut Fahri, saat menjadi Ketua LKPP, Agus terlibat kasus tersebut. Seperti yang dirilis detiknews.

Namun KPK membalas, bila rekomendasi LKPP terkait kasus e-KTP itu telah diuraikan dalam surat dakwaan. Menurut KPK, saran LKPP itulah yang malah justru tidak dipatuhi para terdakwa yang akhirnya menjerumuskan mereka dengan pusaran korupsi.


"Pada dakwaan sudah kita uraikan bahwa sejumlah saran dari LKPP tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa. LKPP saat itu, secara kelembagaan memberikan rekomendasi agar pengadaan yang dilakukan tidak menggabungkan 9 lingkup pekerjaan. Jika dilakukan tentu ada potensi kerugian negara dan menghalangi kompetisi dan persaingan sehat, namun saran tersebut tidak diikuti," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (14/3/2017).

Untuk itu, Febri meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Saat ini, kasus tersebut baru menjerat 2 orang dari kubu Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan sangat memungkinkan menjerat banyak pihak lainnya.

"Saya kira, sebaiknya sama-sama kita hormati proses hukum yang sedang berjalan ini. KPK saat ini sedang bekerja menangani perkara indikasi korupsi e-KTP yang diduga melibatkan cukup banyak anggota DPR, kalangan birokrasi dan swasta. Jangan ganggu KPK dalam menuntaskan perkara ini. Proses hukum terhadap 2 orang (Irman dan Sugiharto, terdakwa kasus e-KTP) ini barulah langkah awal," kata Febri.

Sebelumnya, Fahri mengaku telah membaca sejumlah dokumen terkait kasus itu termasuk audit BPK yang menyebutkan kasus itu bersih. Fahri bahkan meminta Agus untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK saat ini agar konflik kepentingan dapat dihindari selama pengusutan kasus e-KTP berjalan. Dia bahkan menyebut Agus ikut terlibat dalam kasus karena ikut melakukan lobi terhadap salah satu konsorsium milik BUMN.

"Oleh sebab itu, untuk menghindari konflik kepentingan, saya meminta Agus mengundurkan diri jadi ketua KPK. Kalau posisi dia sebagai mantan Ketua Lembaga Pengkajian Barang dan Jasa dan Ketua KPK sekarang maka kasus ini bisa menyimpang. Dia tahu kasus ini, dia terlibat kasus ini bahkan dia terlibat dalam melobi salah satu konsorsium meskipun itu konsorsium BUMN," tuturnya.

Fahri mengatakan kepentingan Agus Rahardjo adalah untuk menutupi pihak-pihak tertentu yang terlihat tidak penting dengan menyebut sejumlah nama besar di DPR ikut terlibat kasus e-KTP. Fahri pun berani menyebut Agus punya kepentingan-kepentingan karena mendapat informasi langsung dari pihak yang telah diperiksa KPK.

"Banyak (konflik kepentingan) karena yang masuk dalam dakwaan itu ya, karena data ini kan kita baca dari awal yang masuk, dakwaan itu tendensius untuk kepentingan orang-orang tertentu, untuk menutupi peran dan keterlibatan orang-orang tertentu. Ada yang penting nampak tidak penting, ada yang tidak penting nampak penting. Agus punya banyak conflict of interest," paparnya.

"Saya mendengar langsung oleh para pihak yang sudah diperiksa oleh KPK dan pejabat Kemdagri yang dari awal tahu masalah itu," ujar Fahri