Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyebutkan, anggaran kepada setiap desa ini lumayan besar dengan nominal milyaran rupiah.
"Padahal anggaranya sangat luar biasa sampai Rp 1,5 milyar, tapi pengalokasianya tidak jelas," tukasnya, Jumat (17/03/17).
Lanjut Azun, Ia menjelaskan, persoalan transparansi perlu dilakukan karena merupakan amanat menteri bahwa setap penggunaan anggaran ADD dan DD masyarakat berhak mengawasi pengalokasian dana tersebut jangan sampai diselewengkan.
"Kita berhak menuntut transparasi tentang alokasi dana itu, sehingga di masyarakat tidak menimbulkan persoalan," tutupnya.