Berikut Tuntutan Para PAC Indramayu ke DPP PDI Perjuangan

Cuplik.Com - Jakarta - Para Pengurus Anak Cabang (PAC) dan perwakilan pengurus DPC mendatangi DPP guna menuntut segera disikapinya polemik di DPC PDIP Indramayu Jawa Barat. Diserahkan berupa pernyataan sikap yang ditandatangani sekitar 24 dari 31 PAC dan dua perwakilan DPC yang dikirimkan secara langsung dan resmi ke DPP dan DPD PDI Perjuangan, Senin (20/3/17). (Baca: PAC Indramayu Datangi DPD dan DPP PDI Perjuangan)

Polemik bermula dari masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Indramayu almarhum Junedi, Ketua dan Sekretaris DPC dianggap telah menyalahi aturan partai. (Baca: Soal PAW, Ketua DPC PDIP Indramayu Dinilai Langgar Aturan Partai; Baca juga: Ruslandi Bantah Langgar Aturan Soal Proses PAW)

Wakil Ketua DPC bidang Komunikasi Politik dan Propaganda PDIP Indramayu, H Abdul Rohman, yang turut dampingi para PAC ke Jakarta mengatakan, bahwa asprasi sudah disampaikan dan diterima dengan baik.

"Aspirasi sebagian besar PAC dan pengurus DPC sudah disampaikan ke DPP, sudah diterima dan akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat," ujarnya.

Kaji Rokman, sapaan akrabnya, menjelaskan, PDI Perjuangan sebagai partai ideologis, memilih untuk tegak lurus pada falsafah berpartai sebagaimana diajarkan Bung Karno. Implementasinya yakni dengan memantapkan Ideologi yang tertuang dalam AD ART PDI Perjuangan secara tegak lurus, dari hulu sampai ke hilir.

"Semua kader apapun jabatan yang diembannya, tegak lurus pada AD ART Partai adalah kewajiban ideologis yang harus terus tertempa dalam fikiran, tindakan dan sanubari," jelasnya.

Ia memaparkan, PDI Perjuangan di Indramayu mestinya bisa meraih kembali kemenangan setelah hilang 17 tahun lamanya. Secara grafik, PDI Perjuangan di Indramayu terus mengalami penurunan signifikan dalam perolehan suara di DPRD, pada tahun 1999 kita meraih 17 kursi, 2004 11 kursi, 2009 7 kursi dan 2014 7 kursi.

"Penurunan dan stagnasi perolehan ini, harus dievaluasi secara menyeluruh, agar format gerakan politik kedepan dapat teraih dengan signifikan, sebab hal ini anomali dengan perolehan suara saat pilpres yang menempatkan usungan PDI Perjuangan selalu menang tetapi Terhadap Pilkada, calon PDI Perjuangan selalu kalah," paparnya.

Diketahui, proses politik di Indramayu berjalan sangat stagnan, dengan mayoritas perolehan Partai Golkar selalu di atas 45%, hal ini terlihat dari signifikannya konfigurasi kursi Partai Golkar di DPRD Indramayu, pada tahun 1999 Golkar 10 Kursi, 2004 14 kursi, 2009 24 kursi, 2014 19 kursi, hal ini berbanding terbalik dengan perolehan suara saat Pilpres, dimana calon yang diusung Partai Golkar selalu kalah.

"Anomali ini harus kita pecahkan bersama sama, sebab secara sosiologis, Indramayu adalah pemilih nasionalis bahkan beberapa wilayah masuk dalam peta kandang PNI sejak zaman dulu," terang Kaji Rokman.

Ia memaparkan, macetnya dana gotong royong beberapa anggota fraksi sebagai instrument disiplin kader yang sempat menjadi persoalan serius di Pengurus DPC, pengelolaan keuangan DPC yang tidak transparan, penjualan aset DPC Partai yang belum jelas pertanggungjawabannya.

"Keikutsertaan ketua dalam rapat rapat fraksi selama 2,5 tahun periode berjalan hanya 2 kali rapat, ketidakhadiran ketua dalam rapat rapat DPC, keputusan keputusan strategis hanya dilakukan oleh ketua DPC tanpa melalui rapat pleno DPC, tidak adanya standar operasional dan prosedur dalam pengelolaan partai, tidak jalannya agenda agenda partai padahal merupakan instruksi DPP PDI Perjuangan, pengabaian terhadap munculnya aspirasi dari kader-kader di bawahnya mulai dari pengurus DPC, PAC hingga kader lainnya, serta adanya sikap ketidaktegasan dalam menjalankan mekanisme organisasi terhadap kader-kader yang dianggap bahkan jelas-jelas melanggar intruksi partai dan AD/ART PDI Perjuangan," ungkapnya.

Oleh karenanya, upaya mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan, menurut Kaji Rokman merupakan fenomena gunung es yang satu saat akan meledak menjadi patologi politik kader.

"Padahal kita akan menghadapi tahun tahun politik yang sangat menentukan bagi kemenangan partai dimasa yang akan datang," tandasnya.

Berikut Lima Tuntutan:

1. Mekanisme organisasi harus ditegakkan dalam mengambil kebijakan dan keputusan politik apapun.
2. Segera mengambil sikap politik terhadap kader yang membelot serta tidak tegak lurus terhadap keputusan DPP terkait Pilkada Indramayu 2015.
3. Menindaklanjuti aspirasi PAC dan Pengurus Ranting sebagai upaya perbaikan kinerja partai.
4. Non-aktif-kan kader yang melanggar AD ART PDI Perjungan.
5. Kembalikan aras kebijakan partai sesuai dengan AD ART.