Sabtu, 15 Maret 2025
Kondisi jalan rusak tersebut menambah buruk catatan pemerintah terhadap pelayanan publik karena jalan merupakan penopang ekonomi masyarakat.
Salah satu aktivis Indramayu, Tiana Jeanita mempertanyakan kinerja pemerintah, ia mengatakan selama ini pemerintah kemana, pemenuhan fasilitas fisik publik harusnya menjadi parameter kinerja pemerintah pertama yang harus terpenuhi. Pemerintah harusnya bisa lebih intensif dalam melakukan fungsi kontrol kelayak gunaan fasilitas publik di arena kerjanya.
"Pemerintah telah lalai menunaikan hak masyarakat, pemenuhan fasilitas fisik publik yang mangkrak tak terkontrol. Mengharapkan perbaikan saja harus puluhan bahkan ratusan masyarakat jadi korban," tukasnya kepada cuplikcom, Jumat (07/04/17).
Ia menjelaskan, karena jalan rusak tersebut hak sebagai masyarakat negara terampas untuk bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.
"Seharusnya pemerintah bisa lebih cepat tanggap melakukan pembangunan infrastuktur, sebelum lebih banyak masyarakat menjadi korban" ungkapnya.
Menurut Tiana, jalan akan menjadi bahaya dan beralih fungsi ketika kondisinya rusak parah apalagi jalan itu berlubang dan berkubang terisi air dan lumpur.
"Sangat bahaya jalan ini jika kondisinya dibiarkan terus-menerus seperti itu, tetap saja masyarakat yang menjadi korban dan masyarakat yang sangat dirugikan," tandasnya.
Kondisi jalan menjadi rawan kecelakaan ketika dipenuhi air dan lumpur yang tergenang setelah diguyur hujan.
