Senin, 25 November 2024
"Jadi aliansi juragan dan para nelayan akan gabung dan nahkodapun ikut gabung untuk melakukan aksi terus menerus," ujarnya kepada cuplikcom, Selasa, (11/04/17).
Dia menuturkan, sehingga tidak ada lagi alasan lagi Presiden tidak mendengar dan tidak tahu persoalan nelayan.
"Kita akan buka kepublik agar semua tahu, pejabat publik tahu, pembuat kebijakan tahu dan pimpinan negara juga tahu ada masalah sesungguhnya," tuturnya.
Ia menjelaskan, sehingga jika dengan melakukan cara yang santun dan dialog tidak ketemu pihaknya akan terus menerus gelar aksi.
"Tunggu saja jika tak terpenuhi kita akan gelar aksi besar-besaran," jelasnya.
Kajidin menambahkan, pihaknya memback up habis-habisan ke rekan-rekan juragan karena disitu harapan rekan nelayan tidak mampu mengais rezeki yang mencukupi.
"Karena disanalah harapan nelayan untuk bisa mendapatkan rezeki yang lebih besar dengan menggunakan perahu-perahu kecil serta bekerja dikapal besar dengan menggunakan sistem bagi hasil yang satu orang bisa mendapatkan satu trip bisa memperoleh uang dari Rp 30 juta hingga Rp 40 juta, itu sebuah harapan besar bagi kita," ungkapnya.
Dia menyebutkan, tapi dengan pemerintah membuat aturan yang tidak pro terhadap nelayan itu yang menjadi catatan.
"pemerintah ini ada apa lho, maunya apa kan seperti itu," imbuhnya.
Lanjutnya, jika misalnya diperatutan perizinan layanan dalam sepekan selesai harus diselesaikan dalam waktu tersebut jika tidak pihaknya akan ada langkah hukum.
"Kitapun ada langkah hukum untuk melakukan sebuah gugatan," tandasnya.
Diketahui sebelumnya juragan kapal dan nelayan melakukan audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu terkait sulitnya membuat surat izin penangkapan ikan (SIPI).
