Megawati - Sultan Gagal Lakukan Koalisi

Cuplik.Com - Yogyakarta: Ketua DPP PDIP, Tjahjo Kumolo menyatakan tidak ada kesepakatan apa pun dalam pertemuan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Megawati dan Sultan mengadakan pertemuan sekaligus makan malam bersama di Cangkringan Village, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu malam," kata Tjahjo kepada wartawan Minggu.

Menurut Tjahjo, pada pertemuan yang berlangsung hingga sekitar pukul 22.50 WIB itu, tidak ada kesepakatan apa pun antara Megawati dan Sultan.

"Soal tawaran kepada Sultan untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan Ibu Megawati, juga tidak dibicarakan dalam pertemuan itu," katanya.

Megawati kebetulan berkampanye PDIP di wilayah Provinsi DIY, sedangkan Sultan sebagai Gubernur DIY menjamu makan malam ketua Umum DPP PDIP.

"Memang ada beberapa hal yang dibicarakan, di antaranya mengenai adanya indikasi belum tuntasnya masalah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009," katanya.

Masalah ini, kata Tjahjo, disinggung juga dalam pertemuan Megawati dan Sultan.

"Karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) diharapkan segera menyelesaikan masalah DPT Pemilu 2009 yang belum tuntas iu," katanya.

Pada pertemuan Megawati dan Sultan juga dibicarakan mengenai resesi ekonomi global yang dampaknya juga melanda Indonesia.

Tjahjo mengatakan Megawati juga menanyakan kepada Sultan perihal mekanisme capres di Partai Golkar. "Juga ditanyakan kepada Sultan, kapan Partai Golkar menentukan secara resmi capres yang akan diusung pada pemilihan presiden nanti.

"Megawati juga bertanya kepada Sultan apakah kesepakatan DPD-DPD tingkat provinsi Partai Golkar tentang capres dalam pertemuannya di Yogyakarta belum lama ini sudah merupakan keputusan bulat atau belum," katanya.

Menurut Tjahjo, soal DPT dan masalah pemilu, fungsionaris PDIP rencananya pada Senin (23/3) akan mengadakan pertemuan dengan fungsionaris sejumlah partai politik (parpol).