Selasa, 4 Maret 2025
"Ini Menteri Susi makin ngawur saja bicaranya. Apa dia tidak sadar bahwa jabatan Menteri yang dia emban itu adalah jabatan politik. Dan politik menjadi pangkal dan ujung untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat di Indonesia," ujar anggota DPR Komisi IV, Ono Surono, Sabtu (29/4/17).
Diketahui, Menteri KP, Susi Pudjiastuti menuding bahwa mencuatnya isu masalah penolakan larangan Cantrang sudah dibawa-bawa ke ranah politik. "Jangan sampai komoditas, masa depan nelayan, dijadikan isu politik. Tidak boleh! Saya tidak ingin ini menjadi gaduh. Ini adalah isu marine resources dan masa depan perikanan Indonesia, tidak boleh dibawa ke ajang politik!" kata Susi saat berada di Bali, kemarin (28/4).
Ono mengingatkan, kebijakan kementerian itu berawal dari perintah Undang-Undang yang telah disepakati di legislatif yang juga merupakan representasi rakyat atas hasil proses politik.
"Apa dia (Susi) tidak sadar atau lupa bahwa dia sedang menjalankan perintah UU, dimana UU itu hasil pembahasan bersama antara dia dan DPR. Apa dia tidak sadar atau lupa bahwa dia sedang mengelola uang rakyat yang besarnya trilyunan bahkan belasan trilyun yang prosesnya dibahas dishkan dan diawasi oleh lembaga DPR RI yang isinya adalah Partai Politik representasi rakyat Indonesia," jelas Ono.
Ono menambahkan, kebijakan yang dikeluarkan Susi mestinya berbasis kepada kepentingan rakyat Indonesia yang menjadi nelayan, sehingga proses kebijakan harus melihat pada kebutuhan bukan pada ambisi pribadi seorang menteri.
"Apa hanya karena salah seorang Ketua Umum Partai Politik minta Presiden Jokowi Evaluasi Menteri Susi, sehingga dia (Susi) lupa jabatannya sendiri?" tandas Ono.
