Hal itu diungkapkan, Nana Supriatna Hadiwinata, Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Jawa Barat, ia menyampaikan, untuk mencegah hal tersebut, sesuai hasil rakernas di Semarang dan sesuai dengan ad/art pihaknya mendorong pemerintah untuk memasukan pendidikan anti korupsi ke kurikulum.
"Seyogyanya segera kita mendorong pemerintah agar memasukan pendidikan anti korupsi kedalam kurikulum secara berjenjang," ujarnya saat dihubungi cuplikcom, Rabu (03/05/17).
Ia menambahkan, dan seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun lebih gigih untuk mendorong pemerintah
"Agar produk yang dikeluarkan KPK sinergi degan kurikulum. Mari kita dorong gagasan ini dan bila perlu seluruh aktivis para pegiat anti korupsi bergabung menyatukan Indonesia bebas Korupsi," tandasnya.