Rabu, 12 Februari 2025
Terkait hal tersebut, Ketua Masyarkat Perikanan Nusantara (MPN), Ono Surono ST mengungkapkan, komitmen dalam hal ini pemerintah dituntut untuk tidak hanya mengandalkan satu kementerian, namun diperlukan kementerian lain untuk mendukungnya.
"Presiden harus menginstruksikan kementerian lain untuk menangani hal ini," ujarnya usai kegiatan pelatihan penggunaan alat tangkap pengganti yang digelar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) dengan Pertamina Hulu Energy (HE) Abar dan Anggursi, Rabu (10/5/17).
Ia mengatakan, seperti halnya kementerian Koperasi dan UKM agar turut andil dalam membantu kredit untuk modal mengganti alat tangkap.
"Disini juga diperlukan peran kementrian koperasi dan UKM untuk menambah modal nelayan," jelasnya.
Selain itu, lanjut Ono, seperti kementrian industri agar mendukung pabrik untuk penuh produksi dalam mengganti alat tangkap nelayan.
"Dukungan pabrik agar full suport mendukung keperluan alat tangkap yang diperlukan oleh para nelayan," tuturnya.
Ia menambahkan, terkait hal ini juga perbankan harus menjadi prioritas utama dalam mendukung nelayan.
"Bank Indonesia (BI) perbankan antisipasi dalam terjadi pengangguran jika nelayan tidak masimal mendapat hasil dari alat tangkap yang diganti," terangnya.
Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya soal perikanan namun juga menyangkut kebijakan lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
"Kebijakan tersebut bisa menyangkut hal lain dan berdampak langsung kepada masyarakat lainnya," tandasnya.
