Jum'at, 28 Februari 2025
"Korea utara akan melanjutkan pengembangan senjata nuklir tanpa penundaan," kata juru bicara kementerian luar negeri Korea Utara, sebagaimana dilansir reuters (4/6/17).
Sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, pada Jumat (2/6/17) lalu tersebut memperluas sanksi yang diberikan kepada Korea Utara setelah tes rudal kembali dilakukan. Sanksi tersebut mengacu pada resolusi pertama yang disepakati oleh Amerika Serikat dan satu-satunya sekutu utama Pyongyang, Cina, ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menjabat.
Menurut juru bicara kementerian luar negeri Korea Utara yang disiarkan langsung oleh kantor berita resmi negara tersebut, KCNA mengabarkan, resolusi sanksi yang dikeluarkan PBB dinilai sebagai tindakan bermusuhan yang licik dengan tujuan untuk membatasi kekuatan nuklir RRDK (Republik Rakyat Demokratik Korea), pelucutan senjata dan upaya untuk melemahkan pasokan energi.
"Apapun sanksi dan tekanan yang mungkin terjadi, kami tidak akan bergeming untuk membangun kekuatan nuklir guna mempertahankan kedaulatan negara dan hak atas eksistensi nasional serta akan bergerak maju menuju kemenangan terakhir," kata juru bicara tersebut.
Penolakan Korea Utara tidak kali ini saja terjadi, seperti pada 2006 semua resolusi Dewan Keamanan PBB ketika melakukan uji coba nuklir pertamanya pun ditolak, resolusi tersebut dinilai secara langsung melanggar hak kedaulatannya untuk membela diri.
Korut menganggap Amerika Serikat telah berjuang untuk memperlambat program nuklir dan rudal Korea Utara, yang telah menjadi prioritas keamanan mengingat sumpah Pyongyang untuk mengembangkan rudal nuclear-tipped yang mampu mencapai daratan A.S.
Oleh karenanya, pada awal pemerintahannya, Trump telah menekan Cina secara agresif untuk mengendalikan Korut, dengan memperingatkan bahwa segala tindakan akan dilakukan jika Pyongyang bertahan dengan pembangunan nuklir dan misilnya.
Di sisi lain, Korea Utara menilai Amerika Serikat dan Cina berlaku curang karena "menetapkan dan menegakkan" resolusi sanksi di Dewan Keamanan PBB untuk kepentingan mereka sendiri.
