Rapat DPP PDIP Bidang Kemaritiman (cuplikcom/amb)
Cuplikcom - Jakarta - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan akan berupaya keras menggenjot melalui sektor kemaritiman secara gotong royong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 5,4 persen.
Hal itu diungkapkan dalam acara yang dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Nasional Ke II Bidang Kemaritiman DPP PDI Perjuangan dengan tajuk "Industri Perikanan Terintegrasi Gotong Royong", di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Acara dibuka oleh Mantan Menteri Kelautan Perikanan sekaligus sebagai Ketua DPP PDIP bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo serta Narasumber beberapa Anggota DPR-RI, salah satunya dari komisi IV, Ono Surono, dan narasumber lainnya. Dihadiri oleh perwakilan DPC/DPD serta Gubernur/Wk & Bupati/Wk seluruh Indonesia dari PDI Perjuangan.
Pihaknya menegaskan akan berkomitmen untuk terus mengawal Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus membantu pemerintah yang memiliki target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen selama dua tahun.
Menurut Rokhmin Dahuri, permasalahan dunia kelautan perikanan sebenarnya sudah "clear" dan telah memiliki konsep tersendiri, dimana ia sebagai Ketua Umum Masyarakat Aquakultur Indonesia, dan Ono Surono sebagai Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia & Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara sudah mengawal dan sdang berjalan.
"Saya dan Pak Ono Surono sering saling berkomunikasi dalam masalah yang satu ini", tutur pria kelahiran 16 Februari 1963 ini.
Begitupun menurut Ono Surono, pria kelahiran Indramayu 24 Agustus 1974 ini mengatakan bahwa sudah jauh-jauh sebelumnya PDI Perjuangan memiliki konsep kemaritiman khususnya melalui hubungan komunikasi yang terbangun bersama seniornya yaitu Profesor Rokhmin Dahuri.
Ono menuturkan bahwa data perikanan indonesia tidak sama dan selalu berubah dari satu institusi dengan institusi lainnya, menurutnya contoh seperti data konsumsi ikan perkapita dimana Prelist dari MenKKP Susi Pudjiastuti 43 Kg/tahun/orang, sedangkan data ASEAN tersebut bawa Conception Fish masyarakat Indonesia adalah 24 Kg/tahun/orang.
Masih menurut Ono, ia mendapatkan informasi data bahwa Kesejahteraan Nelayan Indonesia meningkat, namun ketika dibandingkan dengan kajian data BPS dari dua sub-sektor NTN (Nilai Tukar Petani) dan Pembudidaya Ikan tahun 2009-2016, Kesejahteraan Nelayan cenderung mengalami penurunan meskipun apabila dikaji lebih mendalam memang terdapat kecenderungan mengalami kenaikan.
"Kecenderungan ini bukan disebabkan oleh Kebijakan MenKKP namun karena faktor lain yaitu karena turunnya harga BBM dan naiknya harga ikan yang dihitung dari parameter biaya cost produksi dan penerimaan hasil jual," jelas Ono.
Ia mengungkapkan, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan dengan visi dan misi terwujudnya Indonesia yang mandiri berdaulat dan berkepribadian berdasar azas gotong royong, dengan nilai yang jelas dan merupakan implementasi dari Pancasila,
"Namun dalam hal ini kita juga harus dapat melihat apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat dari sektor kemaritiman khususnya kelautan dan perikanan terhadap nelayan, apakah KKP sudah menggunakan azas gotong royong itu sendiri dalam membuat dan mengeluarkan kebijakan yang seharusnya menggunakan kajian akademis, apa tidak, kami tidak melihat perihal itu," tandasnya.