Jum'at, 10 Januari 2025
Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan anggota DPR RI, Ono Surono ST di hotel Handayani Indramayu (cuplikcom/ist)
Cuplikcom - Indramayu - Kabupaten Indramayu selama empat periode ini dipimpin oleh satu keluarga dinilai telah terapkan sistem kepemimpinan anarkisme, sehingga sangat menciderai cita-cita dari demokrasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Hal itu diungkapkan dalam agenda diskusi publik sosialisasi 4 Pilar kebangsaan dengan tema "Anarkisme Dalam Bingkai Demokrasi Pancasila" di aula hotel Handayani Indramayu Jawa Barat, Minggu (1/10/2017).
Sebagai pemateri adalah Ono Surono (Anggota DPR RI), Oushj Dialambaqa (PKSPD), Hadi Santosa (AMIK), Edi Fauzi (Lakpesdam NU), Anggi Nofiah (Mahasiswi Unpad), dan Kompol Ricardo Condrat Yusuf (Wakapolres Indramayu). Acara dihadiri antusias oleh ratusan masyarakat Indramayu perwakilan dari berbagai elemen, seperti aktivis, politisi, akademisi, nelayan, petani, buruh, mahasiswa, dan pemuda.
Salah satu panelis dari mahasiswi Unpad, Anggi Nofiah menyampaikan, demokrasi adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Namun, lanjut Anggi, belum bisa diterapkan demokrasi di Indramayu, pasalnya masyarakat masih dihantui rasa ketakutan dengan adanya ancaman dan intimidasi.
"Bukan berarti kita membenci pemerintah, justru kita sayang, kalau ada yang salah ya dibenarkan. Wujudkan demokrasi yang sesungguhnya di Indramayu, bukan otoriter," tegasnya.
Sedangkan Direktur Pusat Kajian Statistik Pembangunan Daerah (PKSPD), Oushj Dialambaqa, yang akrab disapa Mas Oo ini juga membacakan puisi essay bertema sosial tentang ketidakhadiran negara dalam permasalahan sosial di masyarakat.
Adapun, Akademisi dan juga Direktur AMIK Indramayu, Hadi Santosa Farhan mengungkapkan, pada zaman orde baru, Pancasila dibawa sebagai kepemimpinan otoriter, dan ini sangat menciderai cita-cita yang terkandung dalam idelogi bangsa Indonesia.
"Penyakit orde baru muncul di daerah, biasanya daerah yang SDM-nya sangat rendah dan mudah di takut-takuti. Mempertahankan kekuasaan itu tinggi biayanya, maka ongkos politiknya juga sangat tinggi, hal itu sangat rentan menggunakan dana rakyat dan birokrat sebagai abdi politik," jelasnya.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Lakpesdam NU Indramayu, Edi Fauzi, menurutnya nilai-nilai dalam Pancasila bisa belajar tentang ketuhanan, sosial, dan keadilan. Pancasila menurutnya mempunyai makna yang dalam. Adanya pandangan politik yang berbeda, sehingga muncul sikap yang mengarah pada anarkhisme dan mengancam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Negara ini harus berlandaskan hukum dan konstitusional, maka persoalan anarkisme bisa diminimalisir.
"Seperti di Indramayu misalnya, dalam visi Religius, harusnya tidak ada kekerasan karena Islam tidak mengajarkan hal demikian," tegasnya.
Sementara Wakapolres Indramayu, Kompol Ricardo Condrat menuturkan, tindakan kekerasan atau anarkisme terjadi karena berbagai hal, terutama akibat pengaruh minuman keras. Dikatakannya, hukum tidak tumpul ke atas atau tajam kebawah, semua laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti.
"Negara tidak akan kalah, dengan aksi-aksi yang melanggar hukum," tegasnya.
Begitupun, menurut Anggota DPR RI, Ono Surono ST menyampaikan, karakter bangsa juga dibentuk atas karakter masyarakat dan media sosial akhir-akhir ini. Namun demikian, media sosial juga digunakan sebagai alat propaganda.
"Sehingga ini rawan adanya berita hoak dan penyudutan terhadap sesuatu, bahkan adanya sikap anarkhisme secara kata-kata, termasuk di dalamnya ancaman dan intimidasi untuk menakut-nakuti masyarakat," pungkasnya.
Acara diakhiri dengan dialog dari para peserta, antusias peserta untuk bertanya seputar anarkhisme di Indramayu dibanjiri puluhan pertanyaan, mayoritas peserta mempertanyakan penegakan hukum di Indramayu yang diharapkan tidak tebang pilih dan pandang bulu.
