MORAL PEMIMPIN, KOMITMEN KEBANGSAAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Oleh: Rusdianto Samawa* 

Moral dan komitmen kebangsaan dari para pemimpin di negeri ini sangat diperlukan untuk bangun dari berbagai krisis dan keterpurukan. Moral dan komitmen kebangsaan yang diperlukan adalah suatu sikap yang menjunjung tinggi kepentingan pembangunan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Moral dan komitmen seperti ini sangat diperlukan sebab saat ini banyak sekali para elit politik yang hanya menggunakan kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan golongan semata. Kepekaan pemimpin dan elit politik terhadap realitas yang sangat diperlukan untuk membangun suatu moralitas dan komitmen kebangsaan.

Komitmen-komitmen kebangsaan semakin menemukan momentumnya ketika bangsa ini dalam kenyataannya masih terjajah secara ideologi oleh kepentingan asing melalui bentuk kapitalisme global. Oleh karena itu, penguatan terhadap nilai-nilai, budaya maupun falsafah kebangsaan sangat diperlukan untuk melawan berbagai bentuk penjajahan terhadap bangsa ini. Sehingga, kesejahteraan rakyat tidak semata-mata menjadi jargon-jargon kosong belaka, namun bergandengan erat dengan komitmen para pemimpin dan elit politik pembuat kebiiakan di negeri ini.

Amin Rais (2008) dalam bukunya yang laris (Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia) menyebutkan bahwa musuh sosial paling berbahaya saat ini adalah state capture corruption, yakni korupsi subversif yang secara legal dilakukan oleh negara dan sebagai bentuk penghambaan elit-elit negara atas keserakahan korporat berakibat pada penghambaan terhadap keserakahan korporat ini, kesejahteraan rakyat menjadi terabalkan.

Pengabaian kesejahteraan rakyat menjadi wajar, sebab ini adalah konsekuensi logis dari ideologi pasar bebas (state market). Adam Smith (1776) dalam karyanya yang termasyhur "The Wealth assotion" mengatakan bahwa intervensi negara dalam kegiatan ekonomi sangat membahayakan kelangsungan hidup manusia. Sebagai inti gagasan ideologi pasar bebas, pandangan ini berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteran rakyat. Negara tidak bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Menolak Kesejahteraan versi Pasar Bebas

Dalam pandangan ideologi pasar bebas, kesejahteraan rakyat didistribusikan melalui mekanisme tersembunyi yang disebut “the invisible hand” (tangan ghaib). Tangan ghaib diwujudkan dalam regulasi yang terdapat pada ekonomi pasar bebas. Negara tidak ikut campur tangan untuk urusan kesejahteraan rakyat. Seperti halnya teori trickle down effect, kesejahteraan akan “menetes” ke bawah ketika pertumbuhan ekonomi meningkat. Tapi apa buktinya? kehidupan sosial pada masa orde baru hancur karena tidak berhasil membuktikan teori ini.

Tonggak penting ideologi pasar bebas adalah naiknya Margareth Thatcher ke dalam tampuk kekuasaan di Inggris di tahun 1979 dan Ronald Reagen di AS satu setengah tahun kemudian. Keduanya menjadi pelopor untuk meninggalkan sistem negara kesejahteraan yang bertumpu pada ideologi keynesian dan kembali kepada sistem kapitalisme murni seperti sebelum masa peran dunia kedua. Harus dicatat bahwa pasca tindakan keduanya ini, ekonomi pasar bebas telah menjadi panglima di dunia ini.

Yang paling harus di ingat adalah bahwa ideologi pasar bebas pada kenyataannya telah mendominasi sistem ekonomi dan kesejahteraan di seluruh dunia. Tesis Francis Fukuyama dalam karyanya "The End of History and The Last Man" tampaknya patut untuk dicermati. Menurutnya, sejarah ideologi dunia telah berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal.

Kemenangan ini tampaknya juga di alami di negeri Indonesia. Namun demikian perlu disadari bahwa kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal pada dasarnya menyisakan berbagai macam keprihatinan. Krisis ekonomi dan kemiskinan global mendesak nasib rakyat miskin berada di pinggiran dan semakin terpojokkan.

Di Indonesia sendiri, angka kemiskinan masih sangat tinggi. Bank Dunia melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2007 sebanyak 105,3 iuta jiwa atau 45,2 persen dari total penduduk Indonesia sebanyak 232,9 juta jiwa. Sedangkan Badan Pusat Statistik menyebut angka kemiskinan sebesar 37,2 juta jiwa.

Pemimpin Pro Rakyat

Seringkali kita menganggap bahwa, Indonesia telah merdeka, padahal anggapan ini pada dasarnya tidak sepenuhnya benar. Sebab Indonesia pada kenyataannya masih dijajah secara ideologis. Sehingga kemerdekaan semestinya dimaknai secara kontekstual. Kemerdekaan sudah selayaknya tidak dimaknai secara konvensional dengan tidak adanya penjajahan secara fisik dari bangsa lainnya. Tetapi kemerdekaan sudah sepatutnya dimaknai secara ideologis, seperti halnya dari ideologi pasar bebas.

Tanpa adanya pemahaman tentang makna kemerdekaan yang kontekstual, menurut penulis kemerdekaan bagaikan pepesan kosong belaka. Secara fisik memang kita merdeka, tetapi secara ideologis kita belum mampu berdaulat karena sedang dijajah oleh kekuatan ideologi pasar bebas yang dijalankan oleh negara-negara adidaya dunia.

Salah satu bentuk penjajahan yang paling nyata adalah ketidakadilan dalam kontrak karya antara korporat-korporat asing dengan pemerintah Indonesia. Sumber daya alam Indonesia dikeruk dengan keuntungan terbesar digondol ke negara asing, sedangkan Indonesia hanya memperoleh sebagian kecil keuntungan eksplorasi sumber daya alam tersebut.

Ironisnya, elit-elit negara justru menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan asing. Kesetiaan para eIit negara tidak dialamatkan kepada kesejahteraan rakyat, tetapi ditujukan untuk keserakahan korporat-korporat asing. Tidak heran apabila state capture corruption yang sangat berbahaya justru terjadi di bangsa Indonesia ini.

Dengan demikian, kita tidak bisa mengelak bahwa pada dasarnya kita saat ini belum merdeka. Tentu apabila kemerdekaan dimaknai sebagai bebas dari penjajahan ideologi pasar bebas. Sebab elit-elit pemimpin bangsa ini telah menjadi penjajah di negeri sendiri. Bangsa ini harus membangun kesadaran bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang hakiki masih jauh dari jangkauan.

Akhirnya tidak ada lagi yang dapat dilakukan selain membebaskan bangsa ini dari kepungan dan serangan ideologi pasar bebas melalui kebijakan-kebijakan publik yang pro terhadap rakyat. Tetapi jalan keluarnya bukanlah revolusi.

Mekanisme demokrasi yang telah mapan dapat dijadikan sebagai sarana yang efektif. Seperti pemilu 2009 yang sudah diambang mata mestinya dapat dijadikan sebagai salah satu alat perjuangan strategis. Sikap kritis dari masyarakat sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang mempunyai jiwa kebangsaan yang kuat, bukan pemimpin yang bermental menghamba kepada kepentingan asing dan ideologi pasar bebas.[]

-----------

* Penulis adalah Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Wakil Sekjend Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), Ketua Pusat Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (PBHNI). (Tulisan ini juga termuat dalam buku karyanya berjudul "Kepemimpinan dan Gerakan Kaum Muda Dalam Mewujudkan Welfare State", Penerbit Kibar Press Yogyakarta Kerjasama Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2008, Halaman 30 - 34).