Jum'at, 10 Januari 2025
Anggota DPR komisi IV, Sudin saat rapat dengan Menteri Susi (cuplikcom/am)
Cuplikcom - Jakarta - Anggota DPR-RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan, Sudin menyinggung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mempertanyakan terkait rumor yang berkembang seputar rencana KKP yang berencana meminjam uang kurang lebih 400 juta US dollar kepada salah satu perusahaan asal Jepang, rencana tersebut mestinya meminta persetujuan DPR, dilontarkan dalam Raker di ruang Komisi IV DPR, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Menurutnya, perihal informasi tersebut ia dapatkan dari internal KKP sendiri dan sangat patut dipertanyakan, dasar acuan pertanyaannya adalah berdasar dari UU No.17/2003 dimana masalah peminjaman tersebut harus melalui persetujuan DPR. Tidak hanya berhenti disitu, Sudin yang merupakan salah satu ketua Poksi, juga melakukan koordinasi dengan BPK melalui relasinya.
"Kami mohon kepada Ibu Menteri untuk mengklarifikasi masalah ini", ujar Sudin.
Sudin juga mengomentari terkait banyaknya kebijakan Menteri Susi yang sering menjadi kontroversi untuk masyarakat nelayan.
"Kementerian Kelautan Perikanan dibawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti, dalam masa jabatannya banyak mendapatkan perhatian baik pro ataupun kontra, setelah Presiden Joko Widodo mempercayakannya sebagai salah seorang menterinya, nama Susi Pudjiastuti kian melejit melalui media-media, namun dibalik popularitasnya, justru dalam institusi Kementerian yang ia pimpin tersebut menjadi sorotan publik dan memunculkan banyak pertanyaan khususnya setiap kali dilakukan Rapat Kerja dibalik ruang Komisi IV," ujarnya.
Salah satunya, lanjut Sudin, adalah hasil audit disclimer dari BPK yang tentu saja mengundang banyak pertanyaan tentang mengapa institusi kementerian kelautan yang dianggap paling banyak menuai pujian ini berbanding terbalik dengan hasil disclimer dari BPK.
Oleh karenanya, terkait masalah rencana peminjaman tersebut, pihaknya dan juga anggota-anggota DPR-RI Komisi IV yang merupakan mitra kerja kementerian ini, menunggu klarifikasi dari Menteri Susi Pudjiastuti.
Sementara, dalam sesi penyampaian jawaban, Susi menimpali bahwa ia sendiri tidak tahu apabila terdapat rencana itu, hanya saja ia mengakui bahwa akan ada hibah sekitar kurang lebih 60 juta US Dolar kepada instansinya.
"Saya tidak tahu kalau ada rencana itu, ada juga hibah", tutur Susi.
Sedangkan, ketua komisi IV, Edi Prabowo mengingatkan kepada menteri Susi untuk transparan dalam setiap rencana, untuk selalu berkoordinasi dengan DPR.
"Boleh Saja KKP mendapat hibah banyak, bila perlu banyak hibah, siapa yang tidak senang sebab hibah itu dikasih, tapi harus tahu dulu apa maksudnya, jangan sampai karena hibah nanti kita malah jadi didikte bangsa lain", tandas Edi Prabowo.
