Forum Peduli Banjar Sepakat Tolak Dinasti Politik

Cuplikcom - Banjar - Forum Peduli Banjar (FBP) selenggarakan silaturahmi bersama tokoh masyarakat Kota Banjar Jawa Barat sepakati gagasan koalisi partai untuk mendukung perubahan dan tolak dinasti politik dalam kekuasaan.

Dalam acara tersebut turut hadir Tokoh Ulama, Tokoh Budaya, Para Akademisi, Para Pimpinan Parpol dan Para Pegiat dan Aktifis (Ormas, LSM, Komunitas).

Sekitar seratus peserta yang hadir sepakati gerakan perubahan Kota Banjar untuk lebih baik. Hal ini digagas oleh para Fungsionaris FPB, Ir. Dadang Hendaris, Ir. Endang Koswara, Ir. Syaeful Anwar, Drs. Kustono, Ir. Suryana.

Sekjen FPB, Syaeful Anwar menegaskan bahwa FPB tidak berafiliasi kepada Partai Politik manapun atau kepada siapapun.

"Ini murni sebuah pergerakan kearah perubahan Kota Banjar kedepan lebih baik serta akan menjadi penyeimbang roda pemerintahan Kota Banjar baik eksekutif maupun legislatif," tegasnya, Minggu (22/10/17).

Sementara, Ketua Umum FPB, Endang Koswara mengatakan bahwa Independensi Forum ini bisa dipertanggung jawabkan sampai kapanpun. Untuk itu pihaknya mengajak seluruh audiens yang hadir agar terus bersinergi dalam melakukan gerakan perubahan Kota Banjar.

"Bahwa FPB bukan menjadi lawan pemerintahan, namun sebaliknya akan memberi kontribusi kepada Pemerintah dan sebagai pendamping dalam menjalankan roda kepemerintahan dengan melakukan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang," paparnya.

Hal senada dikatakan penasehat FPB, Dadang Hendaris, ia memaparkan kedepan FPB akan menjadi mitra yang baik bagi birokrat dan legislatif serta semua komponen masyarakat.

"Forum ini akan memberikan solusi bagi kemajuan Kota Banjar kedepan," tuturnya.

Menarik, pada acara silaturahmi tersebut yaitu dengan hadirnya para bakal calon (Balon) Walikota Banjar yaitu dari PKS, H. Dimyati, H. Yayat Supriyatna, H. Maman.

Pada sesi dialog ada catatan penting dimana gagasan salah satu Balon, H. Dimyati untuk menolak kekuasaan dinasti politik pada Pilkada 2018 mendatang.

Diluar dugaan secara serentak para Balon dan para pimpinan partai yang juga adalah anggota legislatif menyatakan setuju menolak dinasti politik pada masa pemerintahan mendatang.

Sementara itu, Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Jawa Barat, NS Hadiwinata menegaskan dengan terus keinginan berkuasanya dinasti politik di Kota Banjar, ini adalah telah menunjukkan bahwa dugaan penyimpangan pengelolaan pemerintahan.

"Banyak dugaan penyimpangan di Kota Banjar yang mengakibatkan kerugian negara dan dugaan perbuatan melawan hukum, telah diyakininya dugaan ini benar adanya," jelasnya.

Dikatakannya, bahwa Lapdu yang disampaikan kepada KPK dijamin segera diproses lebih lanjut.

"Dan konon saat ini pihak KPK telah berbaur degan masyarakat berada di Kota Banjar," ungkap Hadiwinata yang juga seorang Fungsioner FPB.

Untuk itu pihaknya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak memilih calon pemimpin dari dinasti politik karena hal ini akan menyengsarakan rakyat dan koruptor harus diberantas.

"Jangan sampai dinasti politik menguasai kepemimpinan," tukasnya.

Selain itu, NS Hadiwinata menyampaikan bahwa forum ini didalam keberadaan GNPK RI telah membangun jaringan secara luas dengan semua komisi pengawas Nasional seperti Ombudsman RI, Kompolnas, Komisi Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pihaknya mengharapkan seluruh masyarakat dan peserta yang hadir untuk jangan takut untuk menginformasikan data penyimpangan di Kota Banjar.

"Bagi yang memberikan informasi kepada forum jangan takut karena kerahasiaan terlindungi dalam undang-undang," tandasnya.