Pernyataan Berita Hoaks Dinasti Politik Di Banjar Oleh AMS Dianggap Masuk Angin

Cuplikcom - Banjar - Pernyataan yang di lontarkan oleh wakil ketua Angkatan Muda Siliwangi (AMS) distrik Kota Banjar, Edis Sudisman di surat kabar baru-baru ini dinilai cenderung keberpihakan terkait dengan pernyataan hoaks tentang politik dinasti di pemerintahan Kota Banjar di anggap masuk angin dan lucu.

Pernyataan tersebut keluar dianggap ada sejumlah kelompok yang masih menginginkan dinasti politik di Kota Banjar.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Provinsi Jawa Barat, NS Hadiwinata mengatakan perihal pernyataan tersebut pihaknya beranggapan hanya sebuah perbedaan pendapat yang cenderung keberpihakan.

"Terkait dengan pernyataan hoaks yang disampaikan oleh wakil Ketua AMS pada media surat kabar beberapa hari yang lalu, itu sah sah saja karena setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat. Namun sayang pernyataan ini saya anggap lucu, bagaimana itu bisa dibilang Hoaks," paparnya, Kamis, (26/10/17).

Ia menjelaskan dalam pemerintah Kota Banjar sudah terlihat di mata bagaimana kepemimpinan Walikota Banjar di jabat oleh suami istri.

"Wong itu sudah jelas kok pemerintahan Kota Kanjar dua periode dipimpin oleh sang suami dari Walikota banjar saat ini yang konon istrinya," ujarnya.

Hadiwinata menilai masih ada kelompok yang punya kepentingan dalam kepemimpinan di Kota Banjar dan kepentingan tersebut takut terganggu.

"Jadi dalam hal ini nampaknya masih ada sekelompok orang yang menginginkan dinasti politik terus berkuasa, dan saya yakin pasti mereka adalah orang orang yg merasa tidak nyaman bila kepentingannya terganggu," tukasnya.

Pihaknya menegaskan dinasti politik harus dihentikan karena diduga banyak kerugian negara akibat penyelewengan yang diperbuat dinasti politik.

"Ini harus dihentikan karena dinasti politik yg ingin terus berkuasa, cenderung diduga banyak penyelewengan dan ini sudah dibuktikan berdasarkan fakta yang ada pada kami," tegasnya.

Dirinya mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mengikuti dinasti politik karena akibatnya bisa menyengsarakan rakyat.

"Ingat ini adalah sebuah cermin yang berakibat akan menyengsarakan rakyat dan harus segera kita hentikan. Untuk itu saya menghimbau agar masyarakat tidak memilih calon pemimpin dari dinasti politik," jelas Hadiwinata.

Ia menuturkan sementara terkait dengan penyimpangan dana desa di Desa Balokang yang dilakukan pada tahun 2016 yang lalu, yang kini oleh Inspektorat diminta dikembalikan.

"Dalam hal ini saya sangat mengapresiasi kinerja postif pihak Inspektorat, namun saya hanya mengingatkan bahwa dengan mengembalikan dana penyelewengan yg dilakukan oleh oknum pemerintah desa tersebut, tidak berarti persoalan ini selesai, karena ada perbuatan melawan hukum yg harus segera diproses hukum," ungkapnya.

Dia menjelaskan jika hal tersebut tidak ditempuh maka pihaknya akan melakukan tidakan terkait dugaan penyelewengan.

"Bila ini belum dilakukan, maka GNPK RI Jabar akan segera melakukan investigasi dan klarifikasi kepada semua yang terkait untuk memastikan kebenaran adanya penyimpangan ini dan siapa saja yang terlibat nantinya akan segera kita lapdukan kepada penegak hukum ke kepolisian, Kejaksaan, KPK sesuai porsi masing masing, nanti kita lihat kemana saja lapdunya agar tepat sasaran," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Forum Peduli Banjar (FBP) selenggarakan silaturahmi bersama tokoh masyarakat Kota Banjar Jawa Barat sepakati gagasan koalisi partai untuk mendukung perubahan dan tolak dinasti politik dalam kekuasaan.