Jum'at, 10 Januari 2025
GNPK RI akan bedah kasus terkait dugaan banyaknya kasus hukum yang mangkrak di Banjar. (foto: winan/cuplikcom)
Cuplikcom - Banjar - Terkait dengan banyaknya persoalan di Pemerintah Kota Banjar Jawa Barat yang akhir-akhir ini diungkap oleh para pegiat anti korupsi di Kota Banjar beserta komunitas elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Banjar (FPB), Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Jawa Barat mengapresiasi kinerja para pegiat anti korupsi yang berani mengungkap dan berani melaporkan tentang dugaan korupsi di Pemkot Banjar.
Selain itu, GNPK RI akan tegas menindak lanjuti terkait dugaan banyaknya kasus hukum yang mangkrak dan terhenti tanpa ada kejelasan yang terjadi di Kota Banjar.
Hal tersebut diungkapkan, Ketua GNPK RI Jabar, NS Hadiwinata, pihaknya mengapresiasi atas kinerja para pegiat anti korupsi maupun masyarakat dalam mengawasi dugaan penyelewengan uang negara yang di lakukan oleh pemerintahan Kota Banjar yang sudah berani melaporkan.
"Kami selaku Ketua GNPK RI Jabar yang fokus dan spesifik dalam pencegahan korupsi, sangat mendukung penuh dan mengapresiasi kinerja rekan-rekan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tatanan penyelenggaraan kepemerintahan baik eksekutif maupun legislatif," ungkapnya, Jumat (03/11/17).
Ia menambahkan, hal itu menunjukan bahwa suatu langkah masyarakat dalam menginginkan perubahan serta peduli dalam menjaga keutuhan di Banjar hingga bersih dari korupsi.
"Sekali lagi kami sangat mengapresiasi dan ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar sudah mulai punya keberanian untuk lebih kritis dalam pengawasan masyarakat (Wasmas)," paparnya.
Pihaknya berharap, pada kasus hukum yang terjadi dalam semua lini yang merugikan keuangan negara baik kasus penyelewengan maupun lainnya yang mangkrak tidak ada proses lebih intensif dalam penanganan hukum, pihaknya akan mendorong dan mendesak kepada Komisi tingkat tertinggi.
"Kami berharap nantinya agar kasus kasus yang terjadi di Kota Banjar, baik itu soal penyimpangan keuangan negara, persekongkolan dalam suatu kegiatan proyek dan bahkan kasus yang menyangkut hukum pidana yang saat ini tertunda dan terhenti serta dihentikan tanpa alasan hukum yang jelas, kami akan mendorong kepada penegak hukum di Kota Banjar baik Kepolisian maupun Kejaksaan agar dapat memberikan penjelasan yang benar pada saat kami klarifikasi nanti," terangnya.
Ditegaskan NS Hadiwinata, jika ditemukan penegak hukum yang tidak bekerja maksimal dan bermain-main dengan kasus hukum pihaknya akan melaporkan ke atasannya yang lebih mendapatkan wewenang.
"Bila dalam hal ini nanti ternyata ada oknum penegak hukum yang terlibat, kami tidak akan segan-segan untuk melapdukannya kepada Kompolnas RI dan Komisi Kejaksaan RI sebagai mitra GNPK RI," tegasnya.
Menurutnya, dalam kondisi menjelang pilkada serentak ini pihaknya berpesan kepada masyarakat agar lebih tegas dalam menegakan pengawasan dalam hal ini diduga banyak penyelewengan keuangan negara.
"Dalam kondisi sekarang ini, yakni menjelang pelaksanaan pilkada serentak kita seluruh elemen masyarakat harus lebih ketat dan lebih gigih dalam melakukan pengawasan, karena biasanya pada tahun-tahun politik ini, cenderung diduga banyak penyimpangan keuangan negara, apabila petahana akan maju lagi pada pilkada mendatang," tukasnya.
Selain itu, pihaknya akan berkunjung ke Kota Banjar untuk duduk bersama membedah kasus yang ada.
"Insya Allah kami GNPK RI Jabar akan segera berkunjung ke Kota Banjar untuk berdiskusi membedah dokumen atas kasus yang ada di Kota Banjar bersama sodara-sodara perjuangan lainnya," ucapnya.
Selanjutnya, pihaknya akan bersama-sama berkunjung ke penegak hukum dan OPD yang terkait dengan permasalahan tersebut di Kota Banjar.
"Kegiatan ini kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar dan Kejaksaan Tinggi Jabar," tandasnya.
