Kamis, 30 Januari 2025
Warga demo tolak pengelolaan wisata Karangsong oleh CV Pancora Jaya. (foto: winan/cuplikcom)
Cuplikcom - Indramayu - Puluhan warga Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu turun ke jalan menolak rencana Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait rencana pengelolaan obyek wisata Pantai Karangsong kepada CV. Pancora Jaya dengan SK Nomor.556.31/226-Disbudpar/2017, massa aksi ini digelar di depan Kantor Desa Karangsong selanjutnya ke Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu dan di depan Kantor DPRD Indramayu, Kamis (09/11/17).
Koordinator aksi, Sucipta Kesuma mengatakan mengingat dan menimbang dari berbagai pihaknya dari pengurus Karang Taruna Bina Karya bersama warga masyarakat Desa Karangsong atas dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut sekali lagi pihaknya menyatakan penolakan.
"Kami menyatakan menolak atas rencana pengelolaan wisata oleh CV. Pancora Jaya," katanya.
Pihaknya meragukan apa dasar dan pertimbangan sehingga menetapkan pengelolaan kepada CV. Pancora Jaya.
"Kami ragu apa yang menjadikan dasarnya," bebernya.
Selanjutnya, dikatakannya sebelum SK tersebut diterbitkan, apakah pihak terkait sudah melakukan koordinasi dan prosedurnya serta sosialisasi sebelumnya dengan para pengelola yang ada saat ini.
"Pihak yang terkait apakah sudah koordinasi dan sosialisasi," jelasnya.
Ditambahkannya pihaknya menilai terkait hal ini belum menempuh proserldur yang jelas.
"Apakah secara prosedural (koordinasi dengan Kuwu / Pihak pengelola) yang memiliki wilayah dan data real-nya," tuturnya.
Diungkapkannya CV adalah bisa dikatakan sebagai badan usaha milik perorangan yang hanya akan diwarisi oleh anak cucunya saja. dan pihaknya secara tegas menolak hal tersebut.
"Kami menolak CV. Pancora Jaya untuk mengelola usaha alam yang dananya dikelola dari dana APBD atau uang rakyat," tukasnya.
Tuntutan demo:
1. Cabut SK kepala Dinas kebudayaan dan pariwisata Indramayu atas pengelolaan wisata karangsong kepada CV. Pancora Jaya melalui addendum atas dasar penolakan dari kami.
2. Biarkan kami mengelola sarana prasarana yang sudah dibangun dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Indramayu TA. 2016, seperti lahan parkir kantor kedinasan dan mushola di lokasi wisata pantai Karangsong untuk kami kelola dan kami manfaatkan sebagaimana mestinya.
3. Kami juga meminta kepada pihak terkait, agar menyatakan dengan tegas (Agar masyarakat tahu), jika segala bangunan fasilitas tempat kerja gedung pengelola dan bangunan mushola di tepi pantai serta taman batu (yang sekarang sudah hilang dan rusak) di area wisata pantai tersebut milik Pemda Indramayu dalam hal ini Dinas Budpar Indramayu, yang dibangun dari dana APBD Indramayu TA. 2016.
Kami Memutuskan :
- Atas dasar hasil sosialisasi kami kepada masyarakat sejak 20 Oktober 2017, dengan berbagai pertimbangannya, Pengelolaan obyek wisata karangsong harus tetap dikelola masyarakat lokal untuk kesejahteraan pemberdayaan pemuda dan masyarakat Karangsong.
- Tetap memberdayakan masyarakat dan pemuda yang ada.
- Tetap melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, dari hasil pengelolaan wisata sebagaimana yang kami lakukan selama ini. (sosial kepemudaan, Agama, pendidikan, dan sebagainya).
- Pengelolaan lokasi wisata tersebut harus di kelola oleh badan Koperasi Masyarakat, yang tetap memberdayakan SDM yang ada saat ini.
- CV. Pancora Jaya yang tiba-tiba muncul ini, belum sama sekali memiliki pengalaman dalam mengelola wisata, ( hanya memiliki gagasan dan ide saja) dan dari awal perjalanan hingga akhirnya dikeluarkan SK Dinas Budpar Indramayu, sama sekali kami sebagai pengelola disana maupun masyarakat dan pemerintahan Desa, tidak pernah merasa dilibatkan.
Menjadi catatan penting, dalam hal ini kami bukan menolak orang-orang yang ada didalam manajemen Cv. Pancora Jaya tersebut, karena mereka adalah tetap saudara kami, namun yang kami tolak adalah system dan prosedur dikeluarkannya SK tersebut, dan kami mengingatkan mereka atas apa yang sudah dilakukannya sekarang ini tidak benar.
Adapun sebagaimana Peraturan Bupati (Perbup) Indramayu terkait dengan lembaga yang harus mengelola destinasi wisata harus dikelola oleh lembaga berbadan hukum, maka atas peraturan tersebut.
Kami lebih condong untuk mendirikan koperasi masyarakat, dimana dengan berdirinya lembaga Koperasi Masyarakat tersebut sangat jelas kami dapat berpartisipasi terhadap konstribusi pemerintah Kabupaten Indramayu, kamipun mengharapkan selalu adanya kerjasama dan partisipasi pemerintah untuk memperbaiki segala kekurangan kami selama ini, sehingga kami bisa lebih baik dan dapat terus bermanfaat untuk masyarakat, yang tentunya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas azas kekeluargaan.
Dan dapat terbangunnya wadah ekonomi dan sosial yang tangguh serta mandiri sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan baik anggota dan masyarakat pada umumnya.
Sekali lagi kami sampaikan, kami mendukung sepenuhnya usaha Pemerintah untuk menjadikan wilayah kami sebagai obyek wisata terpadu.
Tapi usaha itu tak bisa begitu saja dilakukan dengan mengorbankan hak warga masyarakat dan atau lembaga yang telah ada sebelumnya.
Dan setidaknya dengan adanya lembaga yang kami bangun baik saat ini maupun nantinya yang kami bentuk, dapat terus memberdayakan masyarakat kami khususnya dan masyarakat Indramayu pada umumnya, termasuk dalam hal penyediaan lapangan kerja dan pemanfaatan lainnya.
