Hari Anti Korupsi Internasional, GNPK RI Bakal Penuhi Panggilan KPK

Cuplikcom - Bandung - Organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) bakal memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Bukan dalam hal tersandung kasus korupsi, GNPK RI dipanggil dalam rangka memenuhi undangan resmi yang dikirim KPK dalam rangka acara peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI). Dalam acara itu disebut Presiden Joko Widodo juga bakal hadir dalam peringatan tersebut.

Ketua GNPK RI Jawa Barat, NS Hadiwinata mengatakan dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi International (HAKI) yang tepat pada tanggal 9 Desember 2017 mendatang.

Ia mengungkapkan GNPK RI secara resmi diundang oleh KPK hadir pada acara giat HAKI tersebut yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 dan 12 Desember 2017 yang dipusatkan di Jakarta di Bidakara Hotel.

"Kegiatan tersebut bakal dihadiri Presiden Jokowi dan sejumlah Menterinya," ujarnya kepada cuplikcom, Senin (04/12/17).

Ditambahkannya, dalam rangka itu GNPK RI Jawa Barat sedang melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan penyelesaian lapdu-lapdu yang terkait dengan Indikasi Tipikor dibeberapa daerah.

"Kami sekalian akan lakukan penyelesaian lapdu dibeberapa kota diantaranya Majalengka, Indramayu, Garut, Bekasi, Sumedang, Cianjur, Subang dan Kota Banjar Patroman," paparnya.

Ia menjelaskan langkah ini adalah berdasarkan Lapdu yang masuk kepada GNPK RI Jabar.

"Dugaan-dugaan penyimpangan ini akan kami lapdukan langsung kepada Penegak Hukum salah satunya ke KPK, Kepolisian, Kejaksaan," ujarnya.

Dia mengungkapkan ada beberapa daerah yang pihaknya ajukan terkait lapdu yang akan diberikan kepada penegak hukum.

"Sudah ada sebagian yang kami ajukan kepada KPK dan Kejaksaan, saat ini sedang berproses yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kota Banjar," paparnya.

Ditambahkannya dikota besar lain pun pihaknya tinggal mempersiapkan data yang valid dan tinggal menunggu waktu.

"Yang lainnya masih dalam kajian yang Insya Allah akan kita serahkan lapdunya pada saat HAKI sebagai kado buat Penegak Hukum," jelasnya.

Pihaknya mengharapkan masyarakat juga bisa bersinergi agar bisa saling memberikan informasi terkait penyelewengan yang merugikan negara.

"Kami berharap semua komponen masyarakat bisa bersinergi dengan kami untuk dapat memberikan informasi dan fakta yang dimiliki," tukasnya.

Selanjutnya, masih kata Hadiwinata demi terwujudnya keadilan dan perubahan di masing-masing daerah pihaknya menginginkan bisa kompak dengan beberapa komponen masyarakat.

"Demi keadilan dan demi perubahan daerahnya yang lebih baik. Pemberantasan Korupsi tidak akan bisa diselesaikan sendiri sendiri oleh Penegak Hukum. Tetapi harus bersinergi dengan semua komponen masyarakat," tegasnya.

Pihaknya menilai banyaknya oknum yang terlibat korupsi yang akhirnya terkena operasi tangkap tangan oleh KPK merupakan kegagalan dalam sektor pencegahan sehingga perlunya upaya yang tegas dalam pencegahan.

"Banyaknya terjadinya OTT yang dilakukan oleh KPK atau penegak hukum lainnya, ini adalah merupakan kegagalan bagi penegak hukum dalam upaya Pencegahan," terangnya.

Pihaknya hadir adalah dalam langkah pencegahan sehingga menekan angka penyelewengan yang menggunakan uang rakyat dan komponen pemerintahan harua bisa bekerja sama disektor pencegahan ini.

"Dan disini kami GNPK RI hadir sebagai Ormas yang spesifik fokus kepada Pencegahan Korupsi, kami berharap kepada Eksekutif, legislatif dan Yudikatif agar merespon baik, bersinergi dalam melakukan Pencegahan Korupsi," tandasnya.