Jum'at, 31 Januari 2025
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPP Mari Serahterakan Petani (MSP) Indonesia, Adhitya Kevin Pr (cuplikcom/ist)
Cuplikcom - Jakarta - Berawal dari hasil kajian bahwa subsidi benih ternyata gagal dan justru merugikan negara dan petani serta hanya menguntungkan pengusaha tertentu, sehingga rencana pemerintahan Jokowi menerapkan kebijakan pencabutan subsidi benih dinilai tepat, pasalnya petani akan diberi keluasan untuk menciptakan kemandirian benih dan dapat meningkatkan produksi.
"Jika dikaji secara manajemen justru warisan kebijakan subsidi benih yang diberlakukan sejak revolusi hijau merugikan Negara dan Petani, namun kebijakan tersebut sangat menguntungkan untuk Pengusaha. Sehingga penghapusan subsidi benih sangat tepat agar petani bisa mandiri," ujar Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPP Mari Serahterakan Petani (MSP) Indonesia, Adhitya Kevin Prananda, Selasa (2/1/2018).
Menurutnya, cukup banyak Petani saat ini yang sudah tidak percaya lagi dengan Kemasan, lebel, bahkan sertifikat benih, karena sebagian besar Petani paham hal-hal tersebut lebih besar arah kekepentingan bisnisnya, kemajuan zaman dan tuntutan kehidupan telah membentuk Petani menjadi berfikir lebih maju, kompleks dan militan.
"Banyak Petani saat ini yang sudah bisa menghasilkan benih sendiri," paparnya.
Dengan demikian, lanjutnya, ke depanannya intervensi yang dilakukan Pemerintah bukan lagi untuk mensubsidi benih, namun berubah ke arah meningkatkan kompetensi dan keterampilan guna menciptakan sumberdaya Petani yang berkualitas.
"Kemungkinan besar Pemerintah saat ini sudah mulai berfikir membentuk sumber daya Petani yang berkualitas, karena se-unggul apapun benih tersebut jika tidak dirawat oleh sumber daya Petani yang berkualitas maka hasilnya nihil," jelasnya.
Ia juga menjelaskan, pengahapusan kebijakan subsidi benih juga bukan lahir secara tiba–tiba, semenjak tahun 2015 pemerintah telah meluncurkan program 1000 desa mandiri benih setiap tahunnya, dengan demikian Petani ke depannya diharapkan dapat mandiri benih.
"Arah kebijakan Pemerintah yang baik ini perlu dipahami dan didukung semua elemen masyarakat, termasuk Petani serta para anggota dewan yang terhormat," tegasnya.
Subsidi Pasca Panen Sebuah Solusi Tepat
Ia menambahkan, penataan ulang atau reposisi master plan pertanian Indonesia ke depannya sangat kita harapkan bersama menuju pertanian yang produktif, bukan lagi pertanian yang konsumtif.
Ia menegaskan, tatanan baru pertanian telah dimulai Pemerintah dengan mencabut kebijakan – kebijakan subsidi di awal “off farm - on farm” dimulai dari mengahapus kebijakan benih bersubsidi dan Pemerintah sudah dimulai memindahkan kebijakan subsidi pada akhir “pasca panen”, seperti program asuransi pertanian yang sudah mulai diberlakukan.
"Ke depan kita harapkan pemerintah dapat memindahkan seluruh subsidi ke akhir “pasca panen”, seperti program memberlakukan subsidi pada pembelian gabah petani dengan mengembalikan peran bulog sebagai penyangga “Buffer stock” serta mengembalikan PERUM BULOG “Perum Badan Urusan Logistik” menjadi BULOG “Badan Urusan Logistik” yang menjadi sandaran petani dan menyangga pangan rakyat," pungkasnya.
