Jum'at, 31 Januari 2025
Ono Surono saat menjadi narasumber diskusi soal Kedaulatan Pangan (cuplikcom/ist)
Cuplikcom - Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono menegaskan bahwa rencana pemerintah akan malakukan impor beras sangat keliru, pasalnya fakta di lapangan bahwa saat ini sebagian petani justru sedang panen dan stock bulog nasional dapat dikatakan aman, sehingga tak perlu lagi melakukan impor beras.
"Kami dari fraksi PDI Perjuangan tegas tolak impor beras, karena saat ini lagi panen, di beberapa daerah sudah mulai panen. Nyatanya juga sudah ada penurunan harga di pasaran," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (3/2/2018).
Selain alasan di atas, kata dia, persediaan cadangan beras Bulog di tanah air juga berada di atas stok minimal. Sehingga, bagi DPR aneh jika kemudian muncul wacana impor beras.
"Kami memandang impor akan rugikan petani, stok di bulog aman saja kok, di atas stok minimal, ada cadangan. Di daerah juga begitu. Gak ada alasan impor," kata dia.
Indonesia Harus Miliki Badan Khusus Soal Pangan
Ono menambahkan, selain melakukan kajian ulang soal data panen di sejumlah daerah, pihaknya memandang perlu ada badan khusus yang mengatur soal pangan, pasalnya perlu ada penanganan fokus dan serius untuk meraih kedaulatan pangan yang benar-benar sukses.
Misalnya, lanjut Ono, soal akses pendanaan bagi petani melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mestinya dipermudah.
"KUR untuk petani mesti diawasi dan didampingi oleh pemerintah," katanya.
Selain itu, Ono memaparkan menurut data yang ada, ada sekitar 60 persen dari penduduk miskin Indonesia berprofesi sebagai petani, sedangkan 20 persen lainnya nelayan. Di sisi lain, regenerasi di sektor pertanian juga sangat kecil.
Bukan hanya itu, Ono juga mendorong pemerintah harus memanfaatkan peran Bulog lebih ditingkatkan dalam menyerap sebanyak mungkin hasil panen petani.
"Peran Bulog perlu ditingkatkan. Jangan hanya menyerap sepuluh persen dari produksi pangan," cetusnya.
Masalah lain, papar Ono, terkait sistem produksi dan distribusi pertanian yang hingga saat ini Indonesia belum memiliki konsep yang jelas.
Hal itu berlandaskan pada saat yang sama, data pertanian yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) belum sepenuhnya akurat. Karena itu, masalah impor beras dan garam pun jadi polemik karena perbedaan data.
Karenanya, Ono menegaskan, bahwa pihaknya menolak dengan tagas adanya rencana pemerintah melakukan impor beras.
"Kami tegas menolak impor beras, dan juga impor garam," tandasnya.
