FNI: Kritik Bung Rusdi Ingatkan Pemerintah Soal Paket Kebijakan untuk Nelayan

Cuplikcom - Sukabumi - Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Cabang Sukabumi Jawa Barat, Wahyu Alamsyah menegaskan, gerakan yang dilakukan oleh Rusdianto Samawa (Bung Rusdi) terkait beberapa kritik dan masukan mestinya diapresiasi sebagai masukan untuk menentukan paket kebijakan pemerintah terhapap nelayan Indonesia.

Menurutnya, suatu pemerintahan yang menganut paham kedaulatan rakyat sudah seharusnya menempatkan kepentingan rakyat diatas segalanya, segala kebijakan yang diambil yang berimbas baik langsung atau tidak langsung pada hajat hidup rakyat banyak harus melalui berbagai pertimbangan yang matang dan menyeluruh.

Mengingat esensi dari kebijakan yang diambil tersebut, lanjut wahyu, didasarkan pada kebutuhan akan pemecahan masalah-masalah (Problem Solving) yang ada di tengah masyarakat yang menjadi target kebijakan. Ketika kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak sejalan dengan keinginan dan harapan rakyat banyak, pemerintah tidak boleh anti terhadap kritikan, apalagi bersikap arogan dan memamerkan kekuasaan.

"Sudah semestinya pemerintah bersikap bijak menghadapi gelombang protes dan penolakan yang dilakukan nelayan melalui aksi demonstrasi dan hargai kebebasan berpendapat sesuai dengan aturan yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Bung Rusdianto Samawa bersama nelayan tidak boleh dianggap tindakan melanggar hukum," kata Wahyu dalam keterangan persnya yang diterima cuplikcom, Sabtu (9/3/2018).

Lanjutnya, "mengingat unsur penyelenggara negara dalam hal ini KKP RI haru mengakui kedalahannya atas dasar tidak membangun komunikasi yang baik dengan nelayan (stakeholders) sebagai target sasaran kebijakan sehingga tidak menimbulkan gelombang protes dan penolakan yang bertubi-tubi. Namun, KKP bisa dinilai tidak membangun komunikasi yang baik bersama nelayan." ungkapnya.

"Menjadi aneh, ketika nelayan menolak seluruh paket kebijakan melalui peraturan menteri karena dianggap sengsarakan nelayan, bahkan melarang nelayan melaut," tambahnya.

Wahyu menjelaskan, berarti ada yang salah, tentunya terhadap kebijakan yang selama ini diterbitkan, berbagai gejolak yang ditimbulkan akibat kebijakan KKP RI ini semakin diperparah dengan tindakan agresif dan arogan di lapangan dengan penangkapan dan memproses hukum terhadap aktivis nelayan.

"Apalagi, saat ini kriminalisasi Bung Rusdi sebagai aktivis nelayan ikut diseret ke meja hijau oleh Menteri KKP RI Susi Pudjiastuti. Kami sebagai masyarakat menilai menteri KKP RI sudah di luar batas dan sangat arogan," katanya.

"Sebenarnya kebijakan pemerintah itu untuk siapa? dan masih bolehkah kita berbeda pandangan dan pendapat di negeri ini?. Dengan segala hormat kami pejuang nelayan meminta KKP RI untuk berhenti mengeluarkan kebijakan yang tidak produktif terhadap nelayan.
 
Sahabat kami Bung Rusdi lakukan kritik tidak lebih dan tidak kurang hanya mengingatkan pemerintah  tentang berbagai produk kebijakan yang selama ini diterbitkan untuk siapa?. Selama ini kan kebijakan dinilai tidak begitu bermanfaat bagi nelayan," tutupnya.

Sebelumnya, Rusdianto Samawa yang juga sebagai ketua umum FNI saat ini sedang menjalani persidangan di PN Jakarta Pusat akibat dilaporkan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan. Rusdianto sudah menjalani sidang perdana pada 7 Maret 2018 kemarin.