Kontroversi Hari Nelayan Nasional

Oleh: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

Berbagai cara pemerintah lakukan tekanan terhadap mahasiswa dan aktivis yang kritis. Termasuk soal cuitan menteri KKP yang merubah hari nelayan Indonesia menjadi 21 Mei setiap tahun.

Warganet dan para pemerhati kelautan dan perikanan dibuat heboh dengan gaya komunikasi menteri KKP di twitter. Pasalnya, ngetwit soal hari nelayan Indonesia tanggal 21 Mei setiap tahun itu mendapat respon negatif dari para pemerhati kelautan dan perikanan.

Ada yang berpendapat "Menteri tidak mengerti sejarah" dan ada juga yang pertanyakan perbedaan ucapan selamat antara Seskab RI dengan menteri KKP. Perbedaan itu sangat mencolok, karena dokumen negara yang tersimpan di seskab bahwa hari nelayan jatuh pada tanggal 06 April setiap tahun. Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan menyebutkan 21 Mei.

Hal itu diketahui saat Menteri KKP membalas twit akun Twitter Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat yang mengucapkan selamat untuk Hari Nelayan Nasional. Namun demikian, hastag #HariNelayanNasional sudah terlanjur viral. Bahkan masuk dalam urutan ke-9 dalam daftar trending topic nasional, hingga pukul 12.58 WIB, Jumat (06/04/2018)

Urusan Tak Selesai, Kontroversi: Bingung Hari Nelayan

Tahun lalu, pernah kelompok nelayan lakukan Kenduri untuk merespon hari nelayan Indonesia. Namun, sama juga, jawaban balik menteri KKP saat itu menolak hari nelayan pada 06 April.

Perdebatan yang tak kunjung selesai itu, sebenarnya bisa di atasi dengan membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan nelayan agar dapat membicarakan hingga tuntas. Baik dari kajian sejarah, bentuk, dan peristiwa masa lampau yang dapat mendukung terbentuknya Hari Nelayan secara permanen di Indonesia.

Kontroversi ini akan terus berlanjut kalau saja komunikasi itu tidak terbangun secara baik dan benar. Pertama: pemerintah saja belum clear soal hari nelayan. Faktanya: antara seskab dan KKP RI saja tak tentu, peraturan presiden atau keputusan presiden tidak ada soal hari nelayan.

Kedua: Presiden mewakili pemerintah harus secepatnya mengeluarkan keputusan presiden untuk menentukan hari nelayan Indonesia (nusantara) agar tercipta kondusifitas dan kesamaan pikir antara pemerintah dengan nelayan sehingga tidak ada lagi yang melaksanakan pada 06 April maupun 21 Mei setiap tahunnya.

Sikap menteri KKP melalui cuitan di twitter itu membuat wajah nelayan semakin suram dan tak bersemangat lagi. Karena ketika nelayan berkeyakinan secara prinsip pada 06 April. Kemudian, ditolak oleh menteri KKP sendiri, maka pertanda nelayan sangat dilemahkan. Seharusnya kewajiban pemerintah selesaikan secara internal terlebih dahulu untuk membahas hari nelayan Indonesia.

Apalagi, sudah beragam pujian dan ucapan selamat diutarakan sejumlah pihak, baik perorangan maupun lembaga, dengan merujuk data dari Setkab RI. Dalam hampir semua Twitan tersebut berharap agar peringatan Hari Nelayan Nasional ini tidak hanya menjadi momentum bagi kebangkitan laut Indonesia, namun sekaligus mengingatkan kembali akan kekayaan kandungan sumber daya lautan yang harus dikelola secara baik, demi kesejahteraan bersama, terutama para nelayan. (Rapler.com 06 April 2018)

Dari akun resmi twitterland DPP Partai Keadilan Sejahtera mengatakan “Indonesia adalah Negara Bahari, yang hari ini disebut Negara Maritim. Kunci dari cita-cita Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia adalah dengan menyejahterakan nelayan. Selamat Hari Nelayan Nasional. Sejahtera Nelayan Bangsa Maju!,” kicau akun Twitter resmi DPP PKS disertai #HariNelayanNasional

Sementara DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengucapkan “Nenek moyang kita bukan penakut, maka sudah seyogianya anak cucunya merupakan orang-orang pemberani. Selamat Hari Nelayan,” kata akun resmi DPP PPP, @DPP_PPP

Bukan saja partai - partai, Kementerian lain juga seperti Kemenristekdikti RI juga mengucapkan “Selamat Hari Nelayan Nasional. Terima kasih Pak Nelayan, berkat mereka kita bisa makan ikan yang bergizi dan sehat. Sejahtera nelayanku, jayalah laut Indonesia,” cuit akun resmi Kemenristekdikti RI, @kemenristekdikti.

Cuitan diatas dibiarkan begitu saja, dikontroversikan oleh menteri KKP. Seharusnya memiliki tanggungjawab penuh menjelaskan mengapa hari nelayan 21 Mei dan mengapa juga menolak Jadwal Peringatan Hari Nelayan Nasional dari Setkab RI yang menyebutkan 6 April. 

Hingga tulisan ini jadi, belum ada konfirmasi dan penjelasan lanjutan menteri KKP dan Setkab terkait informasi yang miskomunikasi ini. Sebenarnya mengenai penetapan Hari Nelayan Nasional, apakah 6 April atau 21 Mei, yang benar mana?.

Getirnya Hidup Nelayan: Harinya Pun Tak Diakui

Getirnya hidup nelayan dalam jurang kemiskinan. Para nelayan di Pantura kemaren sebagian ikut dalam aksi yang digalang oleh Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) untuk peringati hari nelayan Indonesia. Dalam pemahaman mereka, setiap 06 April itu adalah hari nelayan Indonesia sejak rezim Soekarno. Tak 21 Mei itu, baru sekarang terjadi kontroversi.

Namun, di zaman pemerintahan Jokowi -JK yang menggusung visi poros maritim dunia, justru hari nelayan tak bisa diselesaikan polemiknya, apakah 06 April atau 21 Mei.

Menurut Affan Arfandia kemaren dalam rekamannya yang tersebar saat demonstrasi peringati hari nelayan Indonesia, bahwa getirnya hidupnya nelayan belum dipahami oleh pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah melalui KKP sebagai kementerian yang mengurus nelayan semakin tak menentu kebijakan. 

Lanjut Affan, kebijakan KKP justru melemahkan policy umum presiden Jokowi - JK dengan tidak melaksanakan Inpres No. 7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan Industri perikanan sebagai ejawantah visi poros maritim dunia.

Sekarang, ditengah himpitan ekonomi, ditambah lagi perubahan cuaca yang tak menentu benar-benar membebani hidup nelayan. Jika dulu penjual ikan jadi primadona tersendiri bagi warga, kini kondisinya sangat kontras dan terseok-seok ekonomi rumah tangganya.

Begitupun saat ini, nelayan sudah hidupnya getir. Ditambah jumlah pedagang ikan semakin berkurang sejak usia 5 tahun ini. Nelayan pun mengaku tak bisa berbuat banyak dengan situasi sekarang ini.

Faktanya juga, pada saat penulis berkunjung ke Kampung Nelayan di daerah Cirebon bahwa kehidupan warga kampung nelayan, justru jarang menikmati ikannya. Faktornya, karena memang sangat susah mendapat ikan. Padahal, kata menteri KKP RI bahwa MSY ikan dilaut Indonesia 12,9 juta ton. Namun, belum bisa dinikmati secara maksimal oleh nelayan.

Alih-alih bernasib baik, justru menanggung kerugian ekonomi keluarga bahkan tak jarang ditipu pembeli—ibarat perjalanan sebuah kisah naas dalam peringatan Hari Nelayan Nasional yang jatuh setiap 6 April kalau direfleksikan.

Langkah getir nelayan pun tak kunjung berakhir. Bahkan, kebijakan negara semakin tak memberi arti pada kehidupan mereka. Jeratan hutang membuat nelayan kelimpungan ekonominya. Kondisi semakin runyam saat inj setelah terbitnya berbagai kebijakan pemerintah. 

Berdasarkan kisah seorang Sukijah yang membandingkan situasi yang berbeda pada 10 tahun lalu. Saat itu, para nelayan mampu menggapai kejayaan karena hasil tangkapan di lautan begitu melimpah. Tiap berjualan saja, Sukijah bisa untung Rp 50 ribu per kilogram.

Ia menuding kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melarang pemakaian cantrang malah memperburuk kehidupan nelayan. "Lihat saja banyak yang kesulitan nyari ikan. Kalaupun dapat, hasilnya sedikit banget," ujarnya.

Begitu juga atas sepinya situasi untuk melaut. Akhirnya membuat para nelayan di Kabupaten Kendal berpindah haluan ke sisi utara pantai Semarang. Sala satu misalnya, Suyatno yang biasanya menjaring ikan seriding, teri, dan sedikit udang. Lokasi yang ia pilih berada dekat dermaga Pelabuhan Tanjung Emas. Setahun ini cuacanya jelek, kalau pas untung dapat 2-3 kuintal, hasilnya dibagi sama pemilik perahu, ya bisa buat makan sehari-hari. Kata Suyatno

Saat ini, 4 tahun terakhir mengalami resesi ekomomi pesisir yang sangat berat dan curam. Dibutuhkan otak dan tangan terampil untuk mengembalikan kejayaan nelayan. Diharapkan, pada periode selanjutnya pemerintahan ini agar dapat memilih menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahliannya. Tidak lagi menyerahkan seluruh piranti kebijakan itu pada model menteri seperti saat ini, karena sungguh sangat rusak kondisi nelayan.

Untuk mengatasi depresi ekonomi nelayan, ada banyak personality yang heroik akan mengurus Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk kembalikan posisi nelayan sebagai PANGLIMA MARITIM, seperti Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MS, Dr. Arief Satria (Rektor IPB sekarang), Dr. Nimmi Zulbainarni (Pengamat Perikanan Tangkap), Ono Surono Anggota DPR RI yang ahli dalam kebijakan Petani dan Nelayan, Prof. Dr. Badrul Munir, Anggota DPD RI dapil NTB ahli dalam kebijakan publik dan penataan wilayah pesisir, dan masih banyak ahli lainnya yang mampu mengurus Kelautan dan Perikanan kedepan, tanpa harus dilanjutkan oleh menteri KKP yang sekarang ini.[]