Jum'at, 10 Januari 2025
Ono Surono bersama pemerintah di pantai Jayanti Cianjur (Cuplikcom/ist)
Cuplikcom- Cianjur - Anggota DPR-RI Komisi IV Ono Surono bersama pemerintah melakukan Kunjungan Kerja ke daerah Pantai Jayanti Cidaun Cianjur Jawa Barat dalam rangka memantau pembangunan breakwater.
Dalam Kunjungan Kerja ini Ono Surono didampingi Kasubdit Peralatan Penangkapan Ikan KKP, Dinas KP Pemda Cianjur, Ketua Puskud Mina Laksana Mukti Nurodi, tim teknis KKP & Tim Kontraktor pembangunan breakwater pantai Jayanti. Kabupaten Cianjur, dengan bentangan panjang pantai sejauh 75 Km, sekitar 400 jiwa diantaranya menjadi nelayan dan berkonsentrasi di pantai Jayanti Cidaun, dari total keseluruhan sekitar 3000 nelayan di Kab.Cianjur.
Dalam sesi tanya jawab dengan nelayan setempat di gedung Pelabuhan Perikanan PPI Jayanti Cidaun, dari beberapa perwakilan nelayan diantaranya mengeluhkan pembangunan breakwater yang rencananya akan dibuat sepanjang 250 meter dan baru dibuat sepanjang 110 meter tersebut, menurut mereka selama ini belum memberikan keuntungan apapun untuk nelayan, bahkan merugikan kegiatan nelayan. Menurut Kepala Desa Cidamar, Alzemi, dirinya dan masyarakat setempat sebelumnya tidak mengetahui program tersebut karena tidak pernah merasa dilibatkan untuk berdiskusi, sebelum akhirnya pengerjaan breakwater tersebut dikeluhkan oleh warganya yang merasa kesulitan untuk akses ke luar dan masuk pelabuhan.
"Saya sengaja datang ke sini dan membawa serta tim dari Kementerian Kelautan Perikanan dan dinas setempat, tujuannya adalah duduk bersama mencari solusi yang baik dari semua pihak", tutur Ono.
Ono menambahkan, berawal dari ia mendapatkan laporan terkait pembangunan dermaga dan breakwater yang berada di area pantai Jayanti yang dinilai terdapat kendala dimana spesifikasi konstruksi malah membuat nelayan setempat kesulitan mendapatkan akses keluar atau masuk kedalam dermaga.
"Seharusnya sedari awal pihak pengembang merangkul pihak pemerintah desa nelayan setempat karena merekalah yang lebih paham tentang situasi dan kondisi daerahnya, untuk duduk bersama agar dalam proses pembangunannya dapat menjadi maksimal sesuai harapan, seperti yang kita tahu tadi, Kepala Desa merasa dirinya tidak dilibatkan untuk berdiskusi, padahal disini adalah wilayahnya, namun tentu setelah melihat dilapangan, ini menjadi evaluasi berbagai pihak, sebagai bahan yang pastinya akan kami tindak-lanjuti di Jakarta nanti dengan KKP", tutup Ono.
