Petani Tak Berkelompok Masih Banyak di Indramayu, Ini Tanggapan Anggota Komisi IV DPR

Cuplikcom - Indramayu - Bantuan program alat mesin pertanian (alsintan) dari pemerintah untuk petani hanya bisa diajukan oleh kelompok tani atau Gapoktan. Sehingga, petani yang belum tergabung pada poktan itu bermaksud ingin membentuk poktan yang baru, meskipun ada banyak kendala.

Hal itu diungkapkan Abdul Jamil, petani Desa Gunungsari blok Boros kepada Anggota DPR RI Komisi IV, Ono Surono ST, saat menyerahkan bantuan 100 sak semen untuk pembangunan Madrasah di Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, Kamis (26/07/18).

Menurutnya, selama ini bantuan program pertanian hanya di kuasai oleh kelompok-kelompok tani tersebut. Sementara, lanjut Abdul Jamil, petani lainnya belum tersentuh program dari pemerintah tersebut.

Menanggapi aspirasi itu, Ono Surono menuturkan, di Indramayu masih banyak permasalahan di sektor pertanian, bahkan hingga di kelembagaan pertanian dan kelompok tani. Sehingga, kelembagaan petani perlu ada pembenahan, baik di tingkat Poktan dan Gapoktan.

"Kelompok tani, bisa saja dibentuk misalnya karena pengaruh kedekatan dengan kepala desa, tidak melalui musyawarah mufakat, sehingga program-program pertanian yang ada di Pemerintah pusat tidak semuanya tahu," jelasnya

Ia juga mengungkapkan, di Komisi 4 DPR RI, pada tahun 2014 anggaran pertanian 15,9 Triliun namun pada saat pemerintahan Jokowi bertambah menjadi 31,8 Triliun.

Namun demikian, lanjut Ono, setelah di evaluasi, petani masih kesulitan dalam mengakses program, meskipun anggaran di naikkan.

"Kelompok tani itu harus ada anggotanya, sehingga jika ada bantuan ya di sosialisasikan pada anggotanya. Jadi, bantuan tersebut tidak hanya dirasakan orang-perorang," tegasnya.

Dikatakannya, kelompok tani yang sudah mendapat bantuan itu, baik Traktor maupun Power Tresher misalnya, Ono ingin memastikan, bahwa biaya sewa itu bisa di minimalisir atau mengurangi biaya produksi tersebut, terutama untuk anggota kelompoknya.

"Anggaran pemerintah pusat, harus ditopang dengan anggaran Pemerintah Provinsi, Daerah, hingga Desa. Dari Dana Desa itu, bisa membantu di sektor pertanian, baik pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan, ditambah lagi dengan peran Bumdes," tandasnya

Menurutnya, Pemerintah pusat sudah bagus dalam menggelontorkan bantuan untuk pertanian, namun masih belum sinkron dengan pemerintah daerah dan desa.

"Pemda Indramayu masih mengandalkan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat untuk masalah pertanian," pungkasnya.