Sabtu, 11 Januari 2025
Anggota DPRD Indramayu, H Abdul Rohman SE MM (Cuplikcom/ist)
Cuplikcom - Indramayu - Sikapi soal pengunduran diri bupati Indramayu, Anna Sophanah (AS), dinilai telah melanggar etik karena alasannya lebih mengedepankan kepentingan pribadi. Bahkan disinyalir ada rekayasa politik langgengkan dinasti kekuasaan untuk periode berikutnya.
Hal itu diungkapkan oleh anggota DPRD Indramayu Fraksi PDI Perjuangan, H Abdul Rohman SE, Senin (12/10/2018).
Langgar Etik
Rohman menjelaskan, meski menurut UU nomor 23 tahun 2014 yang disempurnakan pertama dengan Perppu nomor 2 tahun 2014 dan perubahan kedua UU nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, membolehkan adanya pengunduran diri, namun secara etik, dengan hanya alasan keluarga, bupati Indramayu telah lari dari kewajibannya untuk berbakti kepada masyarakat hingga akhir jabatan.
"Dia (Anna Sophanah, red.) pecundang. Lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada masyarakat. Berbeda ketika mundurnya untuk kepentingan yang lebih luas, misalnya nyaleg atau jadi calon gubernur, itu lebih bagus. Tapi ini alasannya sangat bersifat pribadi. Ini sosok pemimpin yang jangan sampai ke depan terulang," ujar Rohman.
Menurutnya, mundurnya AS juga dinilai telah mengabaikan proses demokrasi di Indramayu yang telah menghabiskan uang hingga sekitar Rp48 milyar pada Pilkada Indramayu 2015 kemarin.
"Ini jelas, tidak melihat kemarin sekitar 48 milyar uang sudah dihabiskan untuk proses pemilihan bupati kemarin. Menghamburkan uang saja hanya untuk memilih pemimpin yang akhirnya lari," jelasnya.
Selain itu, Abdul Rohman juga mempertanyakan soal kelangsungan visi misi 'Indramayu Remaja' jilid 3 saat ini, menurutnya visi tersebut hanya keinginan bupati dan keluarganya untuk melaksanakan itu, karena sudah tertuang dalam RPJMD yang sedang dijalankan.
"Visi memang bukan hanya milik Bupati, itu keinginan bupati dan wakil bupati, tapi tanpa AS ini bisa kacau, dulu Supendi Cawabup tempelan, semua sekenario kita tahu adalah keluarga AS, kemudian ia mundur siapa yang jamin Supendi mampu dan tidak dikendalikan," tutur Abdul Rohman yang juga maju lagi di Dapil Indramayu 3 pada Pemilu 2019 mendatang.
Rekayasa Politik
Abdul Rohman juga menilai, mundurnya AS kental dengan rekayasa politik yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Pasalnya, ia menilai alasan keluarga itu hanyalah gincu untuk menutupi rencana politik agar dinasti kekuasaannya tetap langgeng ke depan.
"Selain diduga dia ada janji politik untuk berbagi kekuasaan. Diduga juga ada rencana agar anaknya nanti diset di periode depan datang seolah jadi pahlawan. Bahwa seolah olah hanya keluarganya lah yang bisa ngurus Indramayu. Ini diduga kuat ada rekayasa politik untuk melanggengkan dinasti kekuasaannya ke depan. Mundur agar seolah olah tidak langsung dari ibu ke anaknya. Jadi ada jeda meski dua tahun," jelas Rohman.
Meski begitu, Abdul Rohman juga menghargai mundurnya AS, karena hak yang dalam UU juga diperbolehkan.
"Tapi saya hargai itu, karena tidak melanggar UU," terangnya.
Namun, lanjut Rohman, masyarakat Indramayu harus tahu, bahwa memilih calon pemimpin itu harus yang berkualitas, yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
"Masyarakat Indramayu harus ingat, memilih sosok pemimpin ke depan jangan sampai seperti itu," tandasnya.
