Jum'at, 10 Januari 2025
Ribuan Petani saat audiensi di Kantor KLHK Jakarta. (cuplik.com/ist)
Cuplikcom - Jakarta - Ribuan petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mempertanyakan komitmen terhadap percepatan program Perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dengan semangat Nawacita, Kamis (01/08/2019).
Carkaya, koordinator lapangan menjelaskan, dirinya bersama puluhan ribu petani penerima dan calon penerima Program Perhutanan Sosial skema IPHPS berpayung hukum Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2017 sangat mendukung dan menerima dengan rasa suka cita ketika program ini diluncurkan.
"Namun ditengah perjalanan, KLHK seperti kehilangan semangat dan setengah hati dalam menjalankan amanah Nawacita dari Presiden Jokowi," jelasnya.
Carkaya menerangkan, terindikasi dari banyaknya usulan IPHPS terbengkalai dan berlarut tidak juga diproses baik verifikasi maupun terbitnya SK IPHPS.
"KLHK Cendrung mengakomodir usulan P.81 yang jelas peruntukan kelolanya bagi perusahaan," terangnya.
Dikatakannya, Perhutanan Sosial skema IPHPS yang tujuannya adalah untuk pemerataan ekonomi dan penyelesaian konflik hutan hanya hisapan jempol belaka, faktanya, lanjut Carkaya, muncul perusahaan - perusahaan baru, konflik - konflik baru dan pemerataan ekonomi bagai panggang dari pada api.
Atas kondisi tersebut, pihaknya mengharapkan Presiden Jokowi agar lebih mendorong percepatan program ini.
"Tentunya evaluasi dianggap perlu bagi MenKLHK dan jajarannya karena gagal tafsir dan merealisasikan nawacita jokowi," tegasnya.
