Rabu, 5 Maret 2025
Saepullah Qomaruddin alias Gus Eep, Pemerhati Desa di Indramayu (cuplik.com/ist)
Cuplikcom - Indramayu - Jelang Pilkada Indramayu 2020. Kegiatan Plt. Bupati Indramayu Taufik Hidayat yang gencar roadshow ke desa-desa guna pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran gratis dinilai sangat politis. Pasalnya kebijakan tersebut dikatakan seolah dimanfaatkan untuk mengelabuhi rakyat, padahal pelayanan gratis itu merupakan intruksi pemerintah pusat melalui Kemendagri.
"Seharusnya, pembuatan dokumen gratis itu tidak perlu dihadiri plt bupati atau Cabup Cawabup dari partai tertentu. Ini ada apa? Ini diduga jelas-jelas sangat kental dengan kepentingan politik,” ujar Pemerhati Desa Indramayu dan juga pengurus DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Saepullah Qomaruddin kepada cuplikcom, Selasa (3/2/2020).
Gus Eep, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa kebijakan pembuatan dokumen gratis mestinya sudah berjalan secara menyeluruh, bukan dengan cara roadshow desa per desa, seperti di desa Pabean Udik dan desa Kedungwungu kecamatan Krangkeng.
"Ini sudah tidak sehat menjelang pilkada 2020, apalagi plt bupati salah satu Bacabup incumbent. Ini ada yang tidak beres, karena kita menduga plt bupati ini menggunakan moment pembuatan dokumen gratis di kantor desa untuk berkampanye," tutur Gus Eep.
Ia menambahkan, terkait kebijakan pembuatan dokumen gratis mestinya Pemda Indramayu harus memberikan informasi ke masyarakat dengan gamblang dan tidak terkesan seolah-olah menjadi pahlawan dan berprestasi, padahal itu kewajiban Pemda sebagai pelayan rakyat dan sama sekali bukan inovasi dalam melayani rakyat, melainkan membodohi rakyat.
"Ini terkesan pembuatan KTP, KK dan Akta kelahiran gratis adalah jasa dari plt bupati, padahal Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pembuatan KTP langsung jadi dan gratis untuk Disdukcapil di seluruh Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indramayu sudah jadi rahasia umum kalau ingin membuat KTP cepat ada biaya yang dikeluarkan," beber Gus Eep.
Oleh karenanya, Gus Eep mengingatkan dan mendesak Pemda Indramayu untuk jangan memanfaatkan fasilitas negara dan menggunakan uang rakyat untuk kepentingan politik, apapun motif dan modusnya.
“Ini jelas gak benar, warga hanya berharap dalam menghadapai Pilkada yang akan digelar pada september 2020 mendatang betul-betul bersih dari kecurangan,” tandasnya.
