Jum'at, 31 Januari 2025
Contoh gambar spanduk dan update Covid-19 di Indramayu (cuplikcom/ist)
Cuplikcom - Indramayu - Banyaknya pemasangan spanduk imbauan pencegahan Covid-19 di seluruh Kecamatan dan Puskesmas bahkan dalam beberapa laporan update Covid-19 dari Satuan Gugus Tugas Kabupaten Indramayu dengan menampilkan foto Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat, dinilai telah disusupi kepentingan politik untuk tingkatkan popularitas jelas Pilkada 2020.
Bahkan Taufik Hidayat sebagai Plt Bupati Indramayu dianggap berpotensi memanfaatkan anggaran bencana non alam Covid-19 untuk kepentingan pribadi, dan akan diancam diproses secara hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu Eryani Sulam kepada media, Sabtu (28/3/2020) malam.
"Pembuatan spanduk itu pakai uang APBD, tetapi disusupi kepentingan politik dirinya untuk meningkatkan popularitas sebagai Cabup, ini tidak fair," ujar Eryani.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu mengkritik keras langkah yang dilakukan Pemda Indramayu dengan seruan dan ajakan untuk PHBS kepada masyarakat dengan menampilkan foto Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat, mengingat yang bersangkutan saat ini sebagai Bakal Calon Bupati Indramayu dari Partai Golkar untuk Pilkada 2020 mendatang.
Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, memang Pemda diberikan kewenangan penuh untuk mengelola anggaran fokus pada pencegahan penyebaran Covid-19. Tetapi mohon dicatat bahwa yang sudah dilakukan saat ini terutama upaya pencitraan diri sudah mulai dilakukan lewat momentum bencana nasional pandemi Covid-19.
Eryani melanjutkan, jika gaya dan cara-cara yang dilakukan Plt Bupati Indramayu atas nama Pemda Indramayu masih juga seperti itu, maka peluang menjadi bom waktu pertanggungjawaban anggaran yang digunakan untuk penanganan khusus virus Corona bisa dipermasalahkan.
"Ingat loh bermain-main dengan anggaran bencana itu akan lebih berat hukumannya jika diproses secara hukum," ungkap Anggota Komisi IV DPRD Propinsi Jabar ini.
Saat ini, kata Eryani, masyarakat sudah semakin risau dan gelisah dengan adanya pandemi corona, bukan menebar pencitraan di setiap momen bencana. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana Pemkab Indramayu bisa menyediakan sarana dan prasarana ruang isolasi RSUD Indramayu sebagai RS rujukan yang ditetapkan pemerintah secara baik dan representatif.
Menurutnya, saat ini angka perkembangan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) semakin hari terus merangkak naik, maka sejauh mana SDM dan sarana yang sudah disiapkan apalagi Pemkab saat ini diberikan kewenangan untuk pergeseran anggaran fokus penanggulangan Covid-19, maka hal itu agar bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
"Anggaran yang tersedia bukan tidak boleh untuk membangun ruang isolasi tapi hendaknya dipergunakan untuk pengadaan ruang isolasi yang tidak makan waktu pembangunan panjang kareaa sifatmya mendesak, bisa saja kerjasama dengan RS swasta yang ada di Indramayu," terang Mantan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu ini.
Sementara itu, Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat, saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, enggan untuk menanggapi, terbukti dari pesan WhatsApp dari awak media yang dikirim hanya dilihat tanpa memberikan pernyataan klarifikasi secara jelas.
