Pimpinan DPRD Ingatkan Pemda Indramayu Serius Soal Anggaran Covid-19

Cuplikcom - Indramayu - Pimpinan DPRD Indramayu meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Indramayu agar serius dan segera menyelesaikan masalah anggaran penanganan Covid-19 di Indramayu.

Wakil Ketua DPRD Indramayu dari Fraksi PKB, Muhamad Sholihin menyampaikan, Penanganan dan penanggulangan pandemi Virus Corona Disease(Covid-19) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dibutuhkan ketegasan dan keseriusan Pemda setempat untuk berani melakukan langkah penyusunan anggaran secara matang dan komprehensif, sehingga tak terjadi molornya waktu pembahasan dengan melebihi waktu sebagaimana yang dijanjikan Ketua Tim Gugus Covid-19 pada saat Raker bersama DPRD Indramayu.

“Kuncinya tergantung niat dan kemauan pemimpin Indramayu, jika pemimpin mempunyai niat dan ketegasan untuk rakyat Indramayu, tidak ada yang sulit,” kata Wakil Ketua DPRD Indramayu, Muhamad Sholihin, kepada media dikantornya, Senin (6/4/2020).

Menurutnya, Rapat koordinasi Rakor yang baru saja dilaksanakan bersama eksekutif di Pendopo Indramayu, mengulur waktu kembali pembahasan usulan anggaran yang nanti dibahas bersama banggar DPRD Indramayu, pasalnya, anggaran yang semula direfocusing dari biaya Pilkada masih belum ada kejelasan.

“Apalagi dengan turunnya surat Mendagri kemarin, yang melarang belanja untuk penanggulangan Covid-19 dari Belanja Tak Terduga (BTT),” tuturnya.

Sholihin memaparkan, saat ini eksekutif sedang kebingungan untuk mencari formulasi cantolan peraturan perundang-undangan dalam rangka sinkronisasi realokasi anggaran yang sedianya akan disiapkan sebear Rp50 miliar, bahkan kondisi saat ini Pemkab Indramayu cenderung kehilangan arah, bagaimana mensikapi dasar hukum untuk re-alokasi anggaran fokus penanganan Covid-19.

“Kasihan para medis dan tenaga medis, kasihan masyarakat, kondisi di lapangan sudah sangat menunggu, sehingga tidak teriak APD dan lainnya,” terang Ketua DPC PKB Indramayu.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPRD Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, Sirojudin, terkait status daerah atas penanganan Covid-19, menurutnya akan mengalami perubahan SK, jika sebelumnya Ketua Gugus Tugas Covid-19 Indramayu adalah Sekda Indramayu, melalui aturan Keppres yang baru harus Plt Bupati Indramayu sebagai Ketua Gugus Tugas.

“Dari penentuan status saja masih belum selesai dan butuh waktu kajian tim eksekutif,” katanya.

Menurutnya, saat ini DPRD Indramayu welcome dan mendukung langkah yang akan dilakukan oleh Pemkab Indramayu terkait pembahasan dan persetujuan anggaran penanganan dan penanggulangan Covid -19 di Kabupaten Indramay, namun dari pandangan Rakor yang baru saja dilaksanakan, masih dilema bagi eksekutif untuk segera menyusun RKA dan menyesuaikan kondisi kebutuhan dilapangan.

“Apalagi menyangkut dengan anggaran BTT yang sebelumnya sudah disampaikan Pak Sekda, sekarang boleh tapi dalam bentuk bansos atau hibah yang peruntukan penerima manfaatnya harus jelas tercantum dalam CPCL,”terang Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu ini.

Ia menegaskan, molornya pembahasan sesuai janji Sekda Indramayu, 2x24 jam, sepenuhnya karena akar persoalan yang masih diurai pada tingkat perencanaan di eksekutif. Prinsipnya, sepanjang usulan anggaran yang disampaikan eksekutif selesai dan sesuai mekanisme, kapanpun Banggar DPRD Indramayu akan segera diagendakan pembahasan dan penyelarasan.

Tanggapan Gugus Tugas

Sementara itu, Juru Bicara Covid–19 Kabupaten Indramayu,  Deden Boni Koswara, membenarkan, jika kondisi saat ini mengulang dari kondisi sebelumnya terkait refocusing dan penentuan anggaran. Rencana anggaran yang sudah disusun oleh eksekutif baik Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sebagai liding sektor penerima manfaat anggaran tersebut, dengan beberapa liding sektor dinas lain, harus dilakukan perubahan, mengingat adanya regulasi yang baru saja diturunkan oleh Kemendagri kemarin.

“Banyak surat edaran dan peraturan dari pusat yang harus kita cermati dan pelajari betul–betul, supaya gak salah langkah,” kata Deden saat dikonfirmasi.

Menurutnya, untuk kebutuhan penunjang medis dan tenaga medis serta kebutuhan sarana pendukung Covid – 19, pihaknya sudah melakukan finalisasi bersama Tim TAPD Indramayu yang dipimpin Sekda Indramayu, namun dengan sangat draf itu harus diperbaiki lagi.

“Kami hitung lagi, karena ada instruksi Kemendagri tentang biaya lainnya,” terang Kadinkes Indramayu ini.

Tingkat prevalensi Pandemi Covid -19 di Kabupaten Indramayu setiap hari terus mengalami peningkatan. Data Update Covid-19 Kabupaten Indramayu yang dirilis, Senin(6/4/2020) menyebutkan, jumlah ODP sebanyak  336 orang, meliputi 270 orang dalam pemantauan dan 66 orang selesai pemantauan, jumlah DPD menjadi 25 orang, meliputi 12 pasien dalam pengawasan, 5 pasien meninggal dan 8 pasien negatif covid, sementara yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Indramayu masih kosong.