Ketum PSI Grace Natalie (cuplik.com/Ade Lukman)
Cuplikcom - Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuat surat terbuka untuk Pemerintah yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan, tentang penanganan dan deteksi dini Covid-19.
Ketua Umum PSI Grace Natalie menilai bahwa Menteri Kesehatan tidak bergerak cepat dalam menanggapi Pandemi Global yang sudah menyerang negara lain, dan dianggap belum memperlihatkan sikap terbuka, transparan, dan tidak menganggap enteng Covid-19.
Dalam surat terbuka yang ditandatangai Ketua Umum PSI Garce Natalie dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni (9/4) yang isinya mendorong Pemerintah untuk membuka semua data yang masuk secara lengkap dan cepat, dan berbagi rekomendasi kebijakan yang bisa diperhitungkan agar penanganan Covid-19 berhasil menekan dan menghilangkan wabah Virus Corona.
Untuk diketahui, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan memberi mandat kepada Kementerian Kesehatan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dan menentukan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
"Kekuasaan yang besar harus disertai tanggung jawab besar, keberanian untuk mengambil tindakan demi menyelamatkan nyawa manusia. Bola itu sekarang ada di tangan Menteri Kesehatan Dr Terawan, " kata Grace Natalie dalam keterangan tertulisnya, ( 9/4/2020).
Rekomendasi Kebijakan PSI
Sist Grace, sapaan akrab Ketum PSI ini, meminta agar transportasi dihentikan baik masuk atau keluar Jabodetabek kecuali untuk kepentingan logistik dan keperluan mendesak setelah Jakarta tetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah penyangga ibukota yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
Tidak hanya itu, Grace juga berharap birokrasi dipermudah perlu bersikap pro-aktif dan tidak harus menunggu permintaan dari daerah. Jika ada daerah lain di luar Jawa yang dianggap perlu pemberlakuan PSBB, segera putuskan, dan tetapkan.
Selain pembatasan arus transportasi, efesiensi birokrasi, dan keamanan, bantuan sosial menjadi point yang sangat penting.
"Agar PSBB berjalan efektif, warga di wilayah bersangkutan harus dipastikan mendapat bantuan sosial transfer tunai, untuk memastikan mereka tidak bekerja dan tetap tinggal di rumah. Untuk melaksanakan ini, lakukan kerja sama dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah," Tutur Sist Grace
"Kerahkan aparat keamanan TNI dan Polri untuk melakukan penjagaan di fasilitas kesehatan, dan tempat strategis. Jalankan patroli rutin dengan aparatus birokrasi kelurahan, RT, dan RW," imbuhnya.
Lebih lanjut Sist Grace menambahkan, pemerintah segera selenggarakan Tes PCR secara maksimal di wilayah yang telah diberlakukan PSBB, sediakan satu rumah sakit yang khusus menerima pasien COVID-19 untuk setiap daerah, berikan APD sesuai standart yang memadai, mempercepat kerja sama dengan kampus-kampus seluruh Indonesia untuk memperbanyak laboratorium uji COVID-19, dan Koordinasi dengan kementerian teknis lain untuk melonggarkan impor peralatan medis terkait COVID-19 dan Sembilan Bahan Pokok.