Jum'at, 31 Januari 2025
Kantor Dinas Sosial Kabupaten Indramayu (cuplikcom/ist)
Cuplikcom - Indramayu - Beredar data penerima Bantuan Sosial (Bansos) Presiden untuk warga terdampak Covid-19 di kabupaten Indramayu. Masyarakat Pemerhati Pangan (MAPPAN) Indonesia menilai data tersebut tak layak, sebab banyak warga kaya dan keluarga birokrasi jadi penerima. Sehingga Kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Indramayu dipertanyakan terkait pendataan penerima Bansos tersebut.
Hal itu menyikapi atas beredarnya data berbentuk file exel yang berisikan para penerima Bansos Presiden berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah beredar di masyarakat melalui grup-grup media sosial.
"Jika data itu benar, berarti Dinas sosial Indramayu hanya sebagai parasit dan sumber masalah. Pendataannya tidak jelas, terkesan asal, kinerjanya dipertanyakan," ujar ketua DPD MAPPAN Indonesia provinsi Jawa Barat, Carkaya, kepada cuplikcom, Minggu (19/4/2020).
Ia menjelaskan, mestinya Dinas Sosial memfungsikan sistem data yang sudah ada dengan kinerja yang serius dan pro rakyat bawah. Data penerima bansos berawal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang awalnya diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG).
SIKS-NG, lanjut Carkaya, merupakan sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, sampai pada penyimpanan data kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara berjenjang, saat ini bisa dilakukan per bulan untuk update, kemudian menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan diverifikasi ke provinsi dan pusat di Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi Basis Data Terpadu (BDT).
"Adanya aplikasi SIKS-NG itu untuk memastikan agar bantuan tepat sasaran, tapi prosesnya harus ditempuh, usulannya harus dari bawah, diusulkan oleh Desa, kemudian diinput oleh TKSK. Tapi Desa harus tahu dan ikut mengerjakan aplikasi itu bersama TKSK, karena desa yang paham masyarakatnya," jelas Carkaya.
Carkaya juga mengingatkan, agar Dinsos Indramayu tidak selalu menyalahkan pemerintah Desa, karena pihak Pemdes merupakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga Pemda dalam hal ini Dinsos perlu sosialisasi secara serius terkait sistem pendataan kesejahteraan sosial, dan memastikan seluruh pemerintah desa paham soal alur pendataan kesejahteraan sosial.
"Harusnya Dinsos Indramayu melalui TKSK mampu bersinergi dengan desa dan pihak kelompok-kelompok masyarakat di desa untuk melakukan pendataan yang benar dan tidak terkesan asal, agar bantuan tepat sasaran," tegasnya.
Oleh karenanya, pihak MAPPAN mendesak kepada Pemda Indamayu untuk melakukan evaluasi serius terkait data kesejahteraan sosial, termasuk soal data penerima PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), khususnya saat ini terkait dampak sosial dan ekonomi yang menimpa masyarakat Indramayu akibat mewabahnya Covid-19.
"Soalnya banyak sekali bantuan saat ini untuk masyarakat, jadi Pemda Indramayu harus serius dan jangan sampai rakyat Indramayu merasa kecewa dan timbul konflik horizontal di tingkat bawah," pungkas Carkaya.
