Pemda Indramayu Dinilai Lamban Tangani Covid-19, HMI: Kami Kecewa

Cuplikcom - Indramayu - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Indramayu menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indramayu lamban dalam tangani wabah Covid-19. Pihaknya juga merasa kecewa atas tak dilibatkannya seluruh stakeholder masyarakat seperti organiasi kepemudaan yang ada di Indramayu, sehingga berjalan sendiri-sendiri tanpa perhatian pemerintah daerah.

"Pemerintah harus cepat dan tanggap menangani Covid-19 ini, dan HMI sangat kecewa, organisasi kepemudaan tidak dilibatkan dalam Rapat Kordinasi dengan Pemerintah Daerah kemarin," ujar ketua HMI Cabang Indramayu Ibrahim Samad dalam rilisnya, Senin (20/4/2020).

Menurutnya, para organisasi kelompok atau komunitas masyarakat dan pemuda, saat ini justru melakukan inisiatif masing-masing dengan menggalang donatur untuk membantu penanganan dan pencegahan Covid-19 di Indramayu.

Sehingga, lanjut Ibrahim, langkah yang dilakukan Pemkab Indramayu justru sudah dilakukan oleh para kelompok, komunitas dan organisasi masyarakat tersebut.

Dipaparkan Ibrahim, bagaimana aksi banyak relawan yang justru tidak mengandalkan anggaran negara, mereka sudah lebih dahulu turun tangan. Mulai dari membagikan sembako, masker dan beberapa kebutuhan lainnya yang terkait dengan penanganan wabah Covid-19.

"Masyarakat seolah bergerak sendiri dengan caranya. Mengumpulkan donasi dari berbagai sumber, kemudian dibagikan, harusnya ini tidak terjadi. Justru langkahnya (Pemda Indramayu) tertinggal oleh kelompok, komunitas dan organisasi yang merasa terpanggil berpartisipasi dari dampak Covid-19," katanya.

Soal Anggaran Dinilai Tak Transparan

Selain itu, HMI juga menyikapi masalah anggaran untuk penanganan Covid-19, pihak Pemda Indramayu dinilai lamban dan tak transparan. Lamban dalam penganggaran yang mestinya jauh-jauh hari disiapkan, namun baru pekan ini Pemda Indramayu bisa menggelontorkan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Indramayu.

"Masyarakat harus mengetahui sumber dan penggunaan anggaran itu dan harus transparansi dalam hal ini," terang Ibrahim.

Sehingga pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat, bersama-sama mengawal anggaran Covid dari pemerintah daerah dan desa-desa, sehingga penggunaan dana tersebut bisa bermanfaat dan tepat sasaran.

Ia juga menegaskan, saat ini di seluruh penjuru wilayah Kabupaten Indramayu, masyarakat tidak butuh spanduk yang terpasang di hampir seluruh titik pusat pemerintahan dan temapt strategis, tetapi yang dibutuhkan rakyat adalah janji jaring pengaman sosial akibat Pandemi Covid-19 segera direalisasikan.

Pemda Indramayu Sudah Anggarkan Rp55,2 Miliar

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Indramayu, Deden Boni Koswara, mengatakan, upaya yang dilakukan Pemkab Indramayu saat ini adalah bagaimana sosial distancing bisa diterapkan dengan baik sebagaimana anjuran dari pemerintah.

Berbagai upaya di setiap Kecamatan untuk tangkal dampak Covid-19 melalui penyemprotan Disinfektan sudah dilakukan termasuk melakukan penjaringan dan pemeriksaan terhadap masyarakat yang memiliki kontak transmisi lokal wilayah zona merah.

Terkait anggaran penanganan Covid-19, Deden menjelaskan jika saat ini, Pemkab Indramayu sudah menganggarkan sebesar Rp55,5 miliar dari APBD Indramayu untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di Indramayu.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk:

1. Dinkes Indramayu sebesar Rp17 miliar,
2. Satpol PP sebesar Rp1,5 miliar,
3. Dishub sebesar Rp2 miliar,
4. BPBD sebesar Rp5 miliar,
5. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp25 miliar,
6. Kegiatan Kecamatan sebesar Rp5 miliar, dengan masing-masing acuan Rp10 juta per desa, jika terjadi karantina akan ditambah per desa Rp10 juta.