Pembagian Bansos di Jakarta (cuplikcom/Ade Lukman)
Cuplikcom - Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menargetkan penerima bansos sebanyak 1,2 juta KK yang bermukim. Bansos ini didistribusikan setiap hari selama 9-24 April 2020 bagi warga atau masyarakat miskin dan rentan miskin, dengan catatan warga DKI yang terdaftar sebagai penerima bantuan dari Pemda Provinsi DKI Jakarta.
Adapun bantuan yang diberikan berupa paket komoditas bahan pangan pokok seperti beras 5 kg, bahan makanan berprotein 2 kaleng, minyak goreng 0,9 liter 1 bungkus, biskuit 2 bungkus, masker kain 2 buah, dan sabun mandi 2 batang.
Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako sejak Kamis (9/4), namun beredar informasi pengakuan warga yang belum menerima bantuan paket sembako yang kini sangat dinanti oleh masyarakat, banyaknya warga yang tidak mendapat bantuan sosial tersebut membuat sejumlah tokoh bersuara.
Seperti halnya Pengurus Badan Pelaksana Harian DPP Partai Demokrat, Taufiqurahman, yang menilai pendistribusian bantuan sosial oleh Perumda Pasar Jaya amburadul. Ia mengatakan pendistribusian bansos dijadwal ulang karena pengemasan stok bansos terkendala.
"Sesuai informasi dari Dinas Sosial, pendistribusian bansos selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengalami penundaan. Hal itu karena jadwal yang tidak tepat dalam pendistribusian ke masing-masing RW," ujar pengurus Badan Pelaksana Harian DPP Partai Demorat, Taufiqurrahman, dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (17/4).
Dia menilai, kinerja Perumda Pasar Jaya dalam pendistribusian bansos ini cukup bobrok. Sebab, ungkapnya, masyarakat yang terdampak PSBB tidak bisa membiarkan perut kosong hingga berhari-hari.
"Rakyat itu kalau dibiarkan perutnya kosong berhari-hari bisa brutal. Memang katanya sudah dikerjakan tiga shift, nyatanya masih amburadul. Kalau memang nggak sanggup, ya distribusikan pengemasan itu. Bagi tugas dengan pihak lain, " papar Taufiqurahman.
Senada dengan Parta Demokrat, Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth juga mengkritisi penyaluran bantuan sosial paket sembako oleh Pemprov DKI Jakarta yang dinilai kacau.
"Memang ngaco ini pendistribusiannya," ujar Hardiyanto Kenneth melalui pesan singkat yang diterima Cuplik.com, Minggu (12/4/2020).
Ketua Projo DKI Jakarta Karl Sibarani turut memberikan perhatian atas tata cara pendistribusian paket sembako per minggu oleh Pemprov DKI Jakarta, pasalnya masih banyak warga yang belum menerima terutama warga yang tidak ber KTP DKI Jakarta.
"Pembagian sembako dalam kondisi seperti ini harusnya diperuntukan untuk semua warga Jakarta, tidal hanya yang ber KTP DKI , tetapi mereka yang berdomisili dan bekerja di Jakarta harusnya dapat," Kata Karl saat dihubungi Cuplik.com, Rabu (15/4/2020).
Lebih lanjut Karl Sibarani menilai barang yg diterima warga, sangat jelas jauh dari nominal harga yang seharusnya.
"Sembako yang diterima warga, sudah sangat jelas jauh dari harga yang seharusnya," jelasnya.
Warga pun dibuat menunggu akibat jadwal penyaluran sembako tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Pemprov DKI.
"Tadi kata RT kami sembako nya belum sampai, alasannya petugas yang membagikan kecapean, kata Warga RT.012 RW.007 Kelurahan Kamal, Yuli kepada Wartawan, Jum'at (17/4/2020).
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jakarta telah membagikan 85.859 paket bantuan sosial untuk ribuan keluarga terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Program paket sembako seharga Rp 149.500' per paket ini, Pemprov mengakui bersumber dari realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI yang akan didistribusikan setiap hari sampai dengan tanggal 24 April 2020.