Presiden RI Joko Widodo saat bagi sembako ke warca secara langsung (cuplikcom/Ade Lukman)
Cuplikcom - Jakarta - Aktifitas Presiden Jokowi yang membagikan sembako secara langsung ke kepada warga, di tengah pandemi virus Corona (COVID-19), menuai kritik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena dianggap mencerminkan Presiden tidak baik.
Menanggapi itu, Deputi Protokol bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin angkat bicara soal pernyataan tersebut.
Bey menganggap, langkah Jokowi tersebut merupakan cara menyatakan keprihatinan kepada masyarakatnya di tengah wabah covid-19 yang kekurangan secara ekonomi.
"Membagikan paket sembako langsung ke rakyat merupakan cara Presiden Joko Widodo, secara pribadi menyatakan keprihatinan dan empati pada saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan," kata Bey saat dihubungi, Kamis (30/4/2020).
Lebih lanjut Bey menegaskan, bahwa membagikan sembako telah dilakukan sejak Jokowi menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, dan Jokowi dikenal dekat dengan wong cilik sehingga sangat mengerti kesulitan hidup yang sedang melanda mereka.
Menurut Bey justru Presiden Jokowi memberi pesan untuk bersatu dan gotong royong lewat pembagian sembako ini.
Jika masyarakat mampu melakukan kebaikan yang sama, masyarakat yang sedang mengalami kesulitan karena wabah Covid-19 pasti sangat terbantu.
Bey pun membantah kritik sejumlah pihak bahwa langkah Jokowi membagikan sembako ini melanggar ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membagikan secara langsung sembako ke rumah warga di Bogor, Jawa Barat. Menurut PKS, tindakan itu tidak mencerminkan presiden yang baik.
"Ini lagi-lagi tindakan Pak Jokowi sebagai warga yang baik. Tapi bukan Presiden yang baik. Sehingga, presiden mestinya, Pak Jokowi, sibuk memperbaiki mekanisme dan data warga yang hingga saat ini mengeluh belum dapat bantuan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Rabu (30/4/2020).
Mardani menilai akan ada masalah baru jika presiden memberikan bantuan. Malah, akan mengganggu keharmonisan masyarakat sekitar.
"Kalau masih mau memberi, juga tidak perlu diketahui publik. Ini jauh lebih ikhlas. Kalau perlu tidak perlu diberi tahu ini dari beliau. Ayo Pak Jokowi urus negara dengan baik," tandasnya.