Jum'at, 31 Januari 2025
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Cuplikcom/Ade Lukman)
Cuplikcom - Jakarta - Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 di delapan kota/kabupaten di Jawa Barat resmi diundur selama tiga bulan.
Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Bersama Komisi II DPR-RI, Mendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa Pilkada Serentak 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020 karena pandemi Covid-19 dan dapat diundur kembali sesuai kondisi.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sangat memahami keputusan pengunduran jadwal Pilkada Serentak tahun 2020 ini setelah keamanan dan keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas Partai Golkar.
Meski begitu, Partai Golkar terus melakukan konsolidasi dan komunikasi politik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah.
DPP Partai Golkar telah mengeluarkan lima Surat Penetapan Sementara (SPS) dan satu Surat Tugas (ST) kepada para Calon Kepala Daerah. Untuk SPS sendiri diberikan kepada Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Indramayu.
Sedangkan untuk ST sendiri diberikan kepada Kota Depok. Sementara untuk Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung, SPS untuk Calon Kepala Daerah dari Partai Golkar akan diberikan setelah survey tahap I,
Selain itu, Partai Golkar menargetkan enam kemenangan dari delapan daerah yang akan menggelar hajatan demokrasi ini.
“Partai Golkar menargetkan untuk memenangkan enam dari delapan Daerah yang pilkada di Jabar,” kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Jawa I, MQ Iswara dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/5/2020).
Lebih lanjut Iswara menjelaskan, untuk Kabupaten Sukabumi SPS Calon Kepala Daerah diberikan kepada incumbent Marwan Hamami, Kabupaten Karawang kepada Yessi Karya dan Firlie Ganinduto, Kabupaten Pangandaran kepada Adang Hadari, Kabupaten Cianjur kepada Herman Suherman dan Tb Mulyana, dan Kabupaten Indramayu kepada Daniel Mutaqien. Sementara, ST Calon Kepala Daerah untuk Kota Depok diberikan kepada Farabi El Fouz.
“Surat Penetapan Sementara dam Surat Tugas tersebut, sudah diserahkan pada tanggal 20 Maret 2020 yang lalu di DPP Golkar. Dan sampai hari ini belum ada perubahan,” pungkasnya.
